Tampilan Desktop


Karyawan Tak Dapat BPJS, Izin Usaha Bakal Dicabut
45 Dibaca

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Setiap pekerja atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan swasta maupun BUMN berhak mendapatkan jaminan sosial. Sebab, perlindungan bagi karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan. Jika tidak maka perusahaan yang bersangkutan akan terkena sanksi berupa pencabutan izin usaha. Bahkan mereka yang berstatus pekerja bukan penerima upah seperti tukang ojek, nelayan, petani, pedagang kaki lima (PKL), penjaja gerobak dan lain sebagainya dianjurkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara, La Uno mengatakan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, serta PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua per 1 Juli, pihaknya mulai melakukan sosialisasi secara intensif agar masyarakat, khususnya kaum pekerja dan pengusaha memahami secara komprehensif tentang manfaat yang didapatkan apabila menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan karyawannya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usahanya dan itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,” ungkap La Uno saat ditemui dikantornya Jumat (31/7/2015) sore.

Dengan hadirnya peraturan baru tersebut diharapkan pengusaha dan pekerja lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com