Tampilan Desktop

Kaukus Perempuan Parlemen Sultra Terbentuk, Muniarti M Ridwan Jadi Ketua
90 Dibaca

DISKUSI - Anggota Kaukus Parlemen Perempuan RI Sulawesi Tenggara (Sultra) diskusi pembahasan rencana program, di Kopitiam Singapore (7/10/2016) siang tadi. Organisasi Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya resmi terbentuk. (Sitti Nurmalasari/ZONASULTRA.COM)

DISKUSI – Anggota Kaukus Parlemen Perempuan RI Sulawesi Tenggara (Sultra) diskusi pembahasan rencana program, di Kopitiam Singapore (7/10/2016) siang tadi. Organisasi Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya resmi terbentuk. (Sitti Nurmalasari/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Organisasi Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya resmi terbentuk. Anggota DPRD Sultra, Muniarti M Ridwan Zakaria didapuk sebagai ketua. Organisasi ini akan menampung para anggota parlemen perempuan.

Ketua Presidium Nasional KPP RI GKR Hemas, yang juga merupakan Wakil Ketua DPD RI mengatakan bahwa pembentukan wadah ini penting sebagai tempat komunikasi antar perempuan parlemen di seluruh Tanah Air, baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten atau kota.

Dengan terbentuknya KPP RI Sultra, kata dia, tentu akan meningkatkan kapasitas perempuan parlemen untuk melakukan penguatan, menyikapi isu perempuan di seluruh kabupaten dan kota di Sultra.

Pelantikan organisasi ini rencananya akan dilakukan awal November 2016. Selanjutnya akan segera dilantik pengurus organisasi di tingkat provinsi agar organisasi di tingkat kabupaten dan kota juga bisa segera dilantik.

“Sebenarnya sudah ada beberapa kabupaten/kota yang membentuk, namun belum bisa melakukan kegiatan program karena belum diresmikan,” kata Ketua KPP RI Sultra, Muniarti M Ridwan ditemui di Kopitiam Singapore Kendari, Jumat (7/10/2016).

Muniarti mengatakan telah membentuk divisi yang akan menangani bidang seperti kelembagaan organisasi, pendidikan dan riset, hukum dan HAM, dan jaringan organisasi.

“Yang akan menjalankan kelembagaan tersebut diwajibkan bagi anggota DPRD khususnya di propinsi Sultra,” kata Muniarti.

Dia menjelaskan bahwa program akan dibahas setelah dilakukan pelantikan. Namun, program itu akan disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Sultra, khususnya yang ada di desa-desa.

Muniarti juga mengatakan akan melakukan upaya dalam mencari solusi pengadaan anggaran, untuk dapat menjalankan segala program dan kegiatan nantinya. (B)

 

Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor: Jumriati

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com