Kemerdekaan Rakyat “Dizalimi”, Kapitalisme Dan Neoliberalisme Kian Menancap

89
Kemerdekaan Rakyat “Dizalimi”, Kapitalisme Dan Neoliberalisme Kian Menancap
Juhlim

Pada tahun 2016 ini, sudah 71 tahun bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Secara konstitusi, sejak di bacakannya teks proklamasi oleh “The Founding Father”, Bung Karno, menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan itu bukan hanya merdeka secara hokum, namun menjadi titik awal lembaran baru kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Kalimat merdeka juga mempunyai makna luas, artinya secara jasmani dan rohani rakyat Indonesia harus benar-benar terbebas dari segala macam bentuk penjajahan.

Kemerdekaan Rakyat “Dizalimi”, Kapitalisme Dan Neoliberalisme Kian Menancap
Juhlim

Kita tentu bersyukur penjajah telah di usir dari bumi Indonesia. Kita tidak lagi melihat tentara-tentara Belanda, Jepang, dan Inggris, didepan mata, membunuh rakyat, merampok dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Perlu di ingat bahwa, ketika Belanda dan sekutunya ingin kembali menguasai Indonesia, dilawan dengan kekuatan dan semangat perlawan rakyat.

Namun kenyataannya, mimpi kemerdekaan tak seindah yang dibayangkan. Kemerdekaan rakyat kian ‘dizalimi’ oleh bentuk penjajahan baru, yaitu sistem kapitalisme dan neoliberal yang semakin berkecimpung di bangsa ini. Penjajah kafir, tidak benar-benar ingin melepaskan Indonesia dari cengkeraman mereka. Setelah ‘kalah’ dalam perang fisik melawan rakyat, mereka pun mencari jalan lain untuk tetap eksis menguasai dan menggarap kekayaan alam Indonesia. Caranya dengan menerapkan sistem kufur kapitalisme dan liberal menundukkan penguasa-penguasa boneka yang tunduk kepada mereka. Dimulailah era penjajahan baru di Indonesia yang disebut neo-imperialisme. Untuk itu, negara-negara imperialis sekutu seperti Ameriak dan Inggris, memastikan Indonesia hancur dan tetap di bawah kendali mereka. Walhasil, penjajahan babak baru, sesungguhnya masih terjadi di Indonesia hingga kini.

Berbagai persoalan sosial, seperti agama, budaya, pendidikan, hokum, ekonomi, serta politik melanda bangsa ini. Hal itu, menjadi bukti bahwa penjajahan masih bercokol di Indonesia. Bedaya, dulu rakyat menghadapi penjajahan fisik, tapi yang sekarang bentuk penjajahan berupa penjajahn ‘Soft Power’ alias kekuatan lembut. Penjajahan di era globalisasi ini, menyamar di balik utang luar negeri dan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Akibatnya, rakyat akan terus menanggung beban utang dan kemiskinan meningkat.

PENGUASA BERWAJAH KAPITALISME DAN NEOLIBERAL

Penjajahan bukan hanya datang dari bangsa barat, tapi penjajahan juga datang dari bangsa Indonesia sendiri., yaitu penguasa yang berwajah kapitalisme dan neoliberal. Penguasa Indonesia saat ini sebagian besar hadir sebagai pelayan-pelayan bangsa imperialis, bukan untuk melayani rakyatnya sendiri. Untuk memuaskan hawa nafsu bangsa ‘penjajah barat’, penguasa bersama antek-anteknya melakukan kriminalisasi terhadap perjuangan dan penegakkan hukum dan keadilan.

Para penguasa ini pun menjadi pembela sejati kepentingan perusahaan-perusahaan negara imperialis yang merampok dan mengeksploitasi kekeyaan alam Indonesia. Perlakuan terhadap PT. Freeport menjadi salah satu bukti nyata, menunjukkan begitu lemahnya penguasa bangsa ini. Meskipun jelas melanggar ‘UU Minerba’, perusahaan Amerika ini tetap di berikan ijin ekspor. Ini menunjukkan hilangnya kedaulatan bangsa Indonesia. Penguasa Indonesia sangat lemah di bawah ancaman Amerika dan sekutunya.

Banyak utang luar negeri dan lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, memberikan bukti kalau penguasa negeri ini semakin liberal. Akibatnya, tiap tahun negara mesti harus memisahkan anggaran belanja sekitar 30-40 % hanya untuk membayar utang serta bungaya. Padahal, masih banyak kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi dan mendesak, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, penguasa dalam hal ini adalah pemerintah mencabut subsidi BBM dengan alibi harga minyak naik, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Dan yang parahnya lagi, begitu banyak penguasa yang melakukan tindakan korupsi dan bentuk pencucian uang lainnya. Sehingga meghambat pembangunan dan meningkatnya angka pengangguran, anak-anak banyak yang putus sekolah, gizi buruk dimana-mana, dan angka kemiskinan yang semakin tinggi. Inilah bentuk penjajahan yang tengah menjerat bangsa ini.

SOLUSI

Pemerintah saat ini harus berani menolak campur tangan IMF, merevisi kebijakan ekonomi dan privatisi sumber daya alam maupun sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Mengatakan tidak kepada korupsi dan berbagai bentuk tindakan kriminal lainnya. Dengan begitu, bisa mengantarkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan hakiki sesuai amanat UUD 1945 dan menutup celah masuknya penjajahan gaya baru.

Allah SWT. berfirman:

“…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang  beriman. (QS. An-Nisa, 04:141)”.

Jangan menunggu Indonesia menjadi hancur, gara-gara penjajahan gaya baru itu. Ingatkan terus pemerintah, biar tidak dibohongi oleh iming-iming belaka dari negara imperialis. Kalau bangsa ini sudah merasa merdeka seharusnya tetap merdeka selamanya. Mari perbaiki kemerdekaan rakyat yang telah terzalimi oleh sistem kapitalisme dan neoliberal yang kian menancapkan kukunya negeri ini. Dengan demikian, kemerdekaan sesungguhnya akan memantulkan cahaya indah kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Oleh : Juhlim (Kader HMI-MPO Cabang Kendari)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini