ZONASULTRA.COM, RAHA – Meski proyek peningkatan kapasitas sejumlah ruas jalan di Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) belum dimulai, namun sejumlah masyarakat yang lahannya terkena dampak langsung dari pelebaran jalan tersebut sudah mengadu ke DPRD setempat, Rabu (3/6/2015).
Masyarakat meminta agar para wakil rakyat tersebut mendudukkan bersama rencana penggusuran yang bakal dilaksanakan di sepanjang Desa Nihii hingga Desa Wuna. Dengan begitu, tidak akan ada hak-hak pemilik lahan yang dikorbankan.
Salah satu anggota DPRD Mubar, Harlika mengatakan, dirinya sangat mendukung penuh program Pemerintah Mubar untuk meningkatkan kapasitas jalan di kabupaten tersebut. Namun, dengan catatan tidak ada hak-hak masyarakat yang terabaikan, apalagi jika sampai proses penggusuran yang dilakukan pemerintah itu menjadi bibit konflik di tengah masyarakat.
“Jangan asal gusur lahan masyarakat. Masyarakat kita sudah susah, jangan ditambah makin susah lagi. Kalau ada persoalan yang belum tuntas mari kita dudukan bersama supaya masyarakat bisa menikmati program pembangunan ini dan tak merasa tertindas,” katanya.
Senada dengan Harlika, Munawir Dio, anggota dewan asal Partai Demokrat juga mengungkapkan dukungan yang sama kepada Pemerintah Mubar dalam menata pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pemekaran Kabupaten Muna ini. Namun, ia mengingatkan agar program yang menelan biaya hingga puluhan milyar tersebut tidak sampai mengebiri hak-hak masyarakat.
Jika ada pengaduan dari masyarakat, lanjutnya, maka pihaknya tak akan segan-segan memanggil SKPD terkait untuk memberikan penjelasan. Dirinya juga menghimbau kontraktor yang telah ditunjuk bisa menyelesaikan pembangunan jalan sesuai bestek dengan kualitas yang baik.
“Kalau harus mengorbankan masyarakat, maka DPRD akan melakukan tindakan tegas sesuai kewenangannya,” tegas Munawir.
Demikian pula pendapat Ketua DPRD Mubar La Ode Koso. Koso meminta Pemerintah Mubar tidak gegabah melakukan pembongkaran rumah dan penggusuran lahan milik masyarakat. Sekretaris DPD PAN Mubar ini menyarankan, sebelum melakukan penggusuran, masalah lahan harus dibicarakan secara serius.
“DPRD Mubar sangat mendukung program perbaikan dan pelebaran jalan, namun kalau ada persoalan berkaitan dengan warga yang terkena dampak pelebaran jalan, harus dibicarakan, jangan sampai muncul pengaduan masyarakat karena hak-haknya ‘dirampas’,” ungkap Koso. (Lily)
