TANGGUH BENCANA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPED) Kabupaten Buton Ahmad Mulia, di dampingi staf Ali Setda Buton Murtaba Muru dan salah satu perwakilan peserta seminar, yang bertempat aula kantor Bupati Buton, Rabu (13/12/2017).(Nanang/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, PASARWAJO – Tiga desa dan satu kelurahan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai wilayah tangguh bencana. Karenanya, empat wilayah itu melakukan gerakan mitigasi bencana.
Sebanyak 20 relawan dan 30 orang dalam forum tangguh bencana di setiap wilayah, sudah dibentuk untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musibah.
Kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Buton Rizal Djalil, mengatakan, ketiga desa tersebut yakni Desa Wakalambe, Mabulugo dan Balibu yang terletak di Kecamatan Kapontori. Sedang satunya lagi, adalah Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo. Penetapan desa dan kelurahan tangguh bencana itu lantaran keempat wilayah tersebut kerap dilanda banjir.
“Balibu dan Pasarwajo itu selalu banjir ketika air laut pasang, sedang Wakalambe dan Mabulugo sering banjir di musim penghujan,” kata Rizal dalam seminar yang digelar di aula kantor Bupati Buton Rabu (13/12/2017).
Dijelaskannya, relawan dan anggota forum sudah dilatih kemampuan mitigasi, jika sewaktu-waktu daerahnya dilanda bencana. Bukan cuman banjir, latihan itu meliputi pengetahuan pencegahan bencana, kemampuan evakuasi dan kemanpuan pemulihan pasca bencana.
“Nantinya mereka itu akan aktif mengedukasi mitigasi di masyarakat,”jelasnya.
Selain kehadiran relawan terlatih, desa tangguh bencana juga dilengkapi dengan peta evakuasi di beberapa titik strategis warga. Hal itu sebagai langkah sosialisasi gerakan mitigasi untuk mereduksi potensi kerugian maupun jatuhnya korban jiwa jika bencana terjadi tiba-tiba.
Menurut Rizal, empat wilayah tangguh bencana ditetapkan berdasarkan frekuensi terjadinya ancaman banjir. Meski sebenarnya, beberapa wilayah Buton juga punya tingkat kerawanan bencana yang patut diwaspadai, seperti wilayah Kecamatan Wolowa yang rawan longsor.
“Hanya saja tahun ini anggaran kami baru bisa menghandel empat desa. Diupayakan desa lain bisa diakomodir di tahun berikutnya,”katanya.
Tempat yang sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Buton, Ahmad Mulia, mengatakan, gerakan mitigasi bencana akan diprogramkan secara menyeluruh. Hal itu sudah dikaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).
“Seperti pembangunan tanggul di daerah ataupun wilayah penampungan air yang rawan banjir. Itu sudah dibahas dalam RPJM,” kata Ahmad Mulia, dalam sambutannya dihadapan para peserta.
Ia berharap, pasca empat daerah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana, gerakan mitigasi tidak saja menjadi formalitas, melainkan dapat direalisasikan ke masyarakat agar dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.
“Mencegah itu lebih baik daripada menormalisasi wilayah bencana,” tukas Ahmad Mulia. (B)
Reporter : Nanang
Editor : Kiki
