Tampilan Desktop


Kerap Kali Tangkap Pengelolah Kayu, Pj Bupati Butur Didemo
39 Dibaca

ZONASULTRA.COM, BURANGA– Ratusan masyarakat yang berasal dari Kecamatan Kulisusu Barat (Kulbar), Kabupaten Buton Utara (Butur), Senin (26/10/2015) menggelar aksi demo di kantor sekretariat daerah (Setda) setempat.

Kedatangan masyarakat tersebut adalah untuk memprotes tindakan yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Butur Saemu Alwi yang kerap kali melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang mengelolah kayu.

“Terus terang kami sangat merasa aneh, seorang Pj bupati menahan warga untuk berusaha dalam mengolah kayu padahal memiliki kelengkapan dokumen. Bupati kita ini sepertinya bukan lagi memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat, malah melakukan penangkapan terhadap masyarakatnya yang ingin berusaha,” kata Sahirun, koordinator aksi saat menyampaikan orasinya.

Sahirun menyayangkan tindakan bupati. Seharusnya, kata dia, sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya di hutan.

“Jangan langsung main tangkap, tunjukan masyarakat harus seperti apa agar bisa melakukan aktivitas dengan nyaman untuk mencari sesuap nasi,” kesalnya.

demo kayu lagiSementara itu, Saemu Alwi ketika menemui massa mengungkapkan, apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan amanah UU nomor 41 tahun 1999 dan UU nomor 18 tahun 2013. Dimana, selaku pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan tugas pengawasan dan atau pemanfaatan hutan oleh pihak ketiga termasuk menindak tegas pelaku pengrusakan hutan.

“Itu jelas dalam UU bahwa Pemda berhak melakukan pengawasan dan penindakan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran dengan merusak hutan. Jadi apa yang saya lakukan ini dibenarkan UU,” kata Saemu.

Menurutnya, apa yang telah dilakukannya tidak ada tendesi lain tapi hanya semata-mata untuk melindungi kelestarian hutan konservasi ataupun hutan lindung. Sebabnya, kalau hutan itu dirusak maka sudah tentu anak cucu yang akan mendapatkan akibatnya kedepan.

Bukan hanya itu, secara hukum tindakan warga negara dalam melakukan aktivitas yang melanggar aturan hukum maka sudah tentu akan dikenakan sanksi.

“Saya tidak pernah melarang masyarakat yang beraktivitas untuk mengelolah kayu selagi tidak menyalahi aturan, tapi kalau sampai tidak sesuai prosedur maka pasti akan dihukum. Silahkan saja beraktivitas, aturan juga harus diperhatikan,” terangnya.

“Asal kayu bukan dari kawasan hutan lindung dan koservasi, dokumennya lengkap. Saya tidak akan mungkin menggunakan wewenang hanya untuk melakukan hal yang tidak benar,” sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pj. Bupati Butur menangkap puluhan bahkan ratusan kubik kayu beberapa waktu lalu ditengarai karena kayu-kayu tersebut sama sekali tidak memiliki kejelasan dokumen sehingga dirinya kemudian meminta pihak aparat untuk mengamankan sementara sambil menunggu kejelasan dokumen dari kayu-kayu tersebut.

“Kalau memang kayu-kayu ini memiliki kelengkapan dokumen silahkan perlihatkan, biar tidak dipersoalkan. Saya tidak mungkin mau tahan kayu kalau dokumennya jelas,” ucapnya.

Terkait pengelolaan kayu yang berada dilahan II atau areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat, Saemu mengaku akan terlebih dahulu membentuk tim untuk bisa memetahkan luasan APL, hutan produksi dan sebagainya. Sehingga bisa dilihat masih seberapa besar volume kayu yang bisa diolah oleh masyarakat.

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com