Tampilan Desktop


KI Pusat Perintahkan 9 SKPD Kota Kendari Laksanakan UU KIP
41 Dibaca

KI Pusat Perintahkan 9 SKPD Kota Kendari Laksanakan UU KIP

SIDANG KI PUSAT : Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi publik di Kota Kendari antara satu pemohon yaitu Studi Kebijakan Publik dan Anti Korupi (SKAK) terhadap 9 (sembilan) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Kendari yang diaksanakan di hotel Wixel, Kamis (28/7/2016). (FOTO IST FOR ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi publik di Kota Kendari antara satu pemohon yaitu Studi Kebijakan Publik dan Anti Korupi (SKAK) terhadap 9 (sembilan) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Kendari.

Sidang dilaksanakan selama 3 hari yakni 26-28 Juli 2016 di Hotel Wixel, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). KI Pusat memeriksa dan memutus sengketa yang melibatkan termohon SKPD Kota Kendari, dikarenakan hingga saat ini Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara belum terbentuk.

Sembilan SKPD Kota Kendari yang menjadi termohon yaitu, Dinas Kelautan dan Perikanan (1 regsiter), Badan Perencanaan Pembangunan Derah (1 regsiter), Dinas Pekerjaan Umum (1 regsiter), Badan Kepegawaian (1 regsiter), Dinas Tata Kota dan Perumahan (2 register), Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas (2 register), Badan Penyelenggara Perizinan (2 register), Badan Pengelola Keuangan Daerah (1 regsiter), dan Dinas Pendapatan Dearah (1 regsiter).

“Selain 9 SKPD Kota Kendari, KI Pusat juga menyidangkan Pertamina Sulawesi Tenggara, jadi total register sengketa yang disidangkan adalah 13 Register,” kata Dyah Aryani, melalui surat elektronik yang dikirimkan KI Pusat ke redaksi zonasultra.com, Kamis (28/7/2016).

Adapun Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut yaitu, Dyah Aryani, Yhannu Setyawan dan Abdulhamid Dipopramono. Adapun informasi yang dimohon pemohon kepada SKPD tersebut antara lain, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2013– 2014, Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2013, Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan tahun 2012, Surat Izin Usaha Hotel, Surat Izin Perdagangan Hotel, Tanda Daftar Perusahaan, Izin Mendirikan Bangunan, Analisa Kenaikan Pajak Bumi Bangunan.

Putusan sengketa yang dibacakan hari ini dihadiri oleh pemohon dan termohon. Dalam amar putusan, Majelis Komisioner menyatakan bahwa seluruh informasi dalam sengketa a quo dinyatakan sebagai informsi publik yang bersifat terbuka dan memerintahkan kepada termohon untuk menyediakan informasi tersebut, sebagaimana ditentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Majelis komisioner dalam amar putusannya, tidak memerintahkan termohon untuk memberikan informasi tersebut kepada pemohon, dikarenakan legal standing pemohon tidak memenuhi ketentuan 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

SKAK merupakan organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, sedangkan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki PPSIP mensyaratkan pemohon selain Warga Negara Indonesia adalah Badan Hukum yang telah memiliki pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga legal standing Pemohon tidak diterima. (B)

Editor : Rustam

DY ZonaSultra

View all contributions by DY ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277 redaksizonasultra@gmail.com Marketing: marketingzonasultra@gmail.com