Kinerja Belum Maksimal, DPRD Rancang Raperda Lelang Jabatan

41

ZONASULTRA.COM, UNAAHA– Untuk memberikan efek jera kepada Kepala dinas (Kadis) yang dinilai meleceng dari tanggungjawabnya, hingga berujung kepada kurang maksimal kinerja para pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, berencana mengagas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang lelang jabatan lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Gusli Topan Sabara kepada sejumlah awak media menjelaskan, tujuan pembuatan Raperda lelang jabatan lebih kepada peningkatan kinerja para kepala dinas (Kadis) dan pegawai dari berbagai eselon. Disisi lain, raperda tersebut juga bisa menjadi dasar pemda untuk langsung memberikan sanksi kepada bawahannya yang dianggap tidak beres dalam melaksanakan semua tanggungjawabnya.

Terlebih akhir-akhir ini lanjut Gusti, beberapa kepala dinas (Kadis) sedang diterpa beberapa persoalan.

“Raperda ini merupakan hak inisiatif kita DPRD, karena kita menilai akhir-akhir ini beberapa instansi sedang diterpa isu kurang bagus, kita berharap agar nanti ketika raperda ini sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), kinerja Kadis bisa lebih maksimal, dan juga bisa lebih maksimal lagi dalam membantu program pemerintah yang sudah direncanakan,” Kata politisi asal PAN saat ditemui diruang kerjanya, (24/06/2015)

Kata dia, selain raperda lelang jabatan DPRD Konawe juga tengah mencanangkan beberapa Raperda yang diklaim sangat pro masyarakat luas. Meski begitu, Gusli enggan menyebutkan apa-apa saja Raperda yang di maksud dan istansi mana saja yang dinilai kurang maksimal dan kerap menimbulkan kontraversi.

Namun sejumlah opini yang terbangun di masyarakat, mengatakan bahwa dinas yang dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya adalah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Janganlah kita berasumsi dulu, nanti kita lihat saja nanti kalau sudah disahkan, kalau memang ada pimpinan SKPD yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pasti akan kelihatan,” pungkas Gusli.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini