Tampilan Desktop


Kisruh Perebutan Lahan Bandara, DPRD Kolaka Pertanyakan Keaslian Surat Ahli Waris
55 Dibaca

Kisruh Perebutan Lahan Bandara, DPRD Kolaka Pertanyakan Keaslian Surat Ahli Waris

ILustrasi

 

ZONASULTRA.COM, KOLAKA– Anggota Komisi I DPRD Kolaka, Musdalim Zakir mempertanyakan keaslian surat ?keterangan ahli waris yang dimiliki Songkeng Dg Masiki terhadap lahan seluas 2 hektar yang kini digunakan sebagai akses menuju jalan Bandar Udara Sangia Nibendera (Saniban), di Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurut Musdalim, surat keterangan ahli waris tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kolaka tahun 2013 itu tidak bisa dijadikan rujukan bagi Pemda Kolaka untuk membayar atas hak tanah itu.

Selain Musdalim, protes atas surat keterangan ahli waris itu suarakan Musdalim Zakkir, Mardawiyah dan Bakri Mending dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kolaka dengan Pemda Kolaka yang diwakili oleh Kabag Pembangunan Setda Kolaka, Arifin Jamal di ruang sidang komisi I, Rabu (13/4/2016).

Alasan penolakan terhadap surat keterangan ahli waris tanah itu disebabkan surat tertanggal 24 Juni 2013 itu hanya tersedia dalam bentuk copy-an.

Selain itu, Kepala Desa (Kades) Tanggetada, Yulianasari yang menandatangani surat ahli waris mengaku lupa akan keberadaan surat itu dan akan mengecek kebenarannya.

Surat keterangan ahli waris yang diperuntukan kepada Rahmawati itu ditandatangani oleh enam orang anak Songkeng berupa sebidang tanah dengan sertifikat nomor 273/1983 seluas dua hektar di desa Tanggetada?.

Akibat polemik keabsahan surat itu, maka Musdalim berpendapat agar para pihak yang terlibat dalam RDP itu melakukan verifikasi ulang dokumen itu dengan cara mencari tahu apakah dokumen itu betul ditandatangani oleh enam orang anak pewaris, Songkeng.

Musdalim menilai, kejanggalan lain dalam kasus ini adalah  Pemda Kolaka berani membayar ganti rugi pada tahun 2007 lalu, sementara surat keterangan ahli waris baru muncul tahun 2013.

“Kalaupun sudah dilakukan pembayaran harus dibuatkan akta jual beli melalui notaris atau camat. Dia menduga terjadi salah bayar dalam kasus ini. Saya anggap Pemda terlalu berani membayar, sementara sertifikat tidak ditarik,” kata Musdalim.

Meski demikian, Kabag pembangunan Setda Kolaka Arifin Jamal tetap pada pendiriannya kalau pihak Pemda sudah membayar ganti rugi tanah, termasuk yang sertifikat nomor 273.

“Saat itu yang menerima adalah Abd Gaffar selaku ahli waris tahun 2007. Luas lokasi yang dibayar 66.863 meter persegi dengan harga Rp.234.020.500. Terkait sampai tidaknya dana itu pada semua ahli waris, itu bukan lagi urusan Pemda,” ujar Arifin.

Adapun surat kuasa yang dibuat tahun 2013, dinilai Arifin merupakan dokumen yang bertujuan untuk memperkuat surat sebelumnya jika nantinya terjadi konflik.

Karena tidak ada kata sepakat, ketua komisi I Andi Syahruddin mengungkapkan kalau RDP akan dilanjutkan, dengan mengundang semua anak Songkeng yang masih hidup, Rahmawati, Ali Nandring, mantan camat Tanggetada Syahrin Saudale dan mantan kabag pembangunan Kolaka Amir Wahid. (B)

 

Penulis : Abdul Saban
Editor  : Rustam

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com