Tampilan Desktop


Kisruh Pilkades, DPRD Kolaka Janji Beri Rekomendasi Dalam 2 Hari
153 Dibaca

Kisruh Pilkades, DPRD Kolaka Janji Beri Rekomendasi Dalam 2 Hari

KISRUH PILKADES: Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kolaka Musdalim Zakir menerima pengunjuk rasa terkait kisruh Pilkades Serentak di desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sultra, Selasa (9/2/2016). Musdalim berjanji akan berikan rekomendasi dalam dua hari kedepan terkait polemik itu kepada bupati Kolaka, Ahmad Safei. Abdul Saban/ZONASULTRA.COM

 

ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Kisruh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) kian memanas. Walau telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) oleh Komisi I DPRD Kolaka bersama Badan Pemerintah dan Masyarakat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) pada Selasa (2/2/2016) lalu, nampaknya tidak memuaskan sejumlah kelompok masyarakat di Kolaka.

Ketidak puasan itu terlihat saat kelompok masyakarat desa Liku, Kecamatan Samaturu yang di Sulaiman berdemonstrasi di kantor DPRD Kolaka, Selasa (9/2/2016).

Dalam aksi itu, Sulaiman mendesak DPRD untuk segera mengambil sikap terkait kisruh pilkades serentak yang digelar pada akhir Desember tahun lalu. Sulaiman sebagai pengadu mengatakan dirinya telah melaporkan Pantia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), lantaran menggandakan Daftar Pemilihan Tetap, karena ditemukan perbedaan DPT yang diterima calon, dengan DPT hasil pleno. “Panitia memberikan surat panggilan yang tidak masuk DPT 9 orang, yang notabenenya bukan warga Desa Liku, serta memalsukan NIK dalam DPT,” ujar Sulaiman.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kolaka, Musdalim Zakir mengatakan, dirinya menyambut baik aspirasi kelompok masa itu. Namun dia tak bisa memberikan keputusan tetap terkait kisruh pilkades Liku itu.

“Saya terima aspirasi saudara, nanti kita akan lakukan RDP lagi. Dalam dua hari kedepan sudah ada rekomendasi yang akan kami sampaikan ke Bupati terkait masalah ini. Nanti Bupati Kolaka yang akan mengambil sikap,” jelas Musdalim saat menerima para demonstran.

Menurut politisi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, kisruh pilkades Liku memang terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas kembali antara BPMPD, PPKD dan Sulaiman selaku pengadu.

Musdalim mengungkapkan, dalam tahun ini, dirinya menerima 4 kasus laporan terkait pilkades serentak di Kolaka, yakni desa Toari, desa Puu Lawulo dan desa Liku. Dari empat laporan itu, kasus yang dipersoalkan rata-rata terkait kisruh jumlah DPT dan pelanggaran ketentuan syarat calon kades.

 

Penulis: Abdul Saban
Editor: Tahir Ose

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com