ZONASULTRA.COM, KENDARI – Konflik internal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) antara pimpinan dengan komisi III sudah tak terbendung lagi gara-gara masalah PT. Semen Tonasa. Kini, Pimpinan DPRD Sultra melaporkan beberapa anggota Komisi III ke Badan Kehormatan (BK) dewan.
Mendapat surat panggilan dari BK, Anggota DPRD Sultra Sarlinda Mokke langsung merasa terpojok . Surat panggilan tersebut ditunjukkan Sarlinda kepada awak media sebelum dimulainya Rapat Paripurna DPRD, Senin (19/12/2016).
“Mana wartawan, Ini surat dari BK,” kata Sarlinda dengan nada keras sebelum dimulainya rapat paripurna DPRD Sultra. Melihat reaksi tersebut, Ketua BK Abdul Malik Silondae langsung mendekati Sarlinda, namun tetap tak dapat mendiamkannya.
Pada saat dimulainya rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sultra Nur Alam, Sarlinda masih terus menggerutu terkait surat BK tersebut. Sarlinda tampak tak terima dengan adanya panggilan dari BK.
Begitu Nur Alam selesai memberikan pidato, Sarlinda tak bisa lagi menahan emosinya. Dia langsung mengajukan interupsi tehadap pimpinan sidang. Namun pengeras suara yang ada dimejanya tiba-tiba mati.
“Interupsi pimpinan, kenapa hanya saya yang dipanggil BK,” kata Sarlinda yang hanya terdengar seperti suara sumbang.
Begitu sidang selesai dan Nur Alam keluar dari Gedung DPRD, Wakil Ketua DPRD Sultra Amiruddin Nurdin langsung mendekati Sarlinda. Amiruddin berusaha menenangkan namun Sarlinda tetap protes dengan surat panggilan BK tersebut.
“Saya tidak suka, kenapa hanya saya yang dipanggil. Itu pimpinan dipanggil juga dong supaya kita dudukan bersama masalah ini,” kata Sarlinda di depan Amiruddin.
Tak sampai disitu, begitu turun ke lantai satu Gedung Paripurna, Sarlinda tetap tak mau diam. Didepan anggota DPRD yang lain Sarlinda tampak marah-marah dengan memegang surat panggilan BK.
“Tadi saya mau bicara (interupsi) tapi cepat diorang kasimati pengeras suara. Sinimi kita baku hambur kalau berani,” ujar Sarlinda. Kemarahan Sarlinda itu tampak tak ditanggapi oleh anggota DPRD lainnya.
Masalah tersebut bermula karena PT Semen Tonasa diduga tidak membayarkan CSR di Konawe Selatan dan ada izin yang bermasalah. Dalam 3 kali panggilan rapat dengar pendapat (RDP) DPRD, hanya RDP pertama yang dihadiri PT Semen Tonasa.
Setelah itu, PT. Semen Tonasa datang tak sesuai jadwal sehingga hanya diterima oleh unsur Pimpinan DPRD. Usai pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Jumardin berucap di media bahwa PT Semen Tonasa tidak ada masalah.
Pernyataan Jumardin tersebut mendapat reaksi keras dari Komisi 3, termasuk Sarlinda. Jumardin bahkan disindir sudah menjadi juru bicara PT Semen Tonasa dan Pimpinan DPRD dituding “main sendiri”.
Tak terima dengan sindiran tersebut, Pimpinan DPRD akhirnya melaporkan Sarlinda ke BK DPRD Sultra. Sementara ada 3 yang dipanggil BK yakni, Pimpinan Komisi 3 Tahrir Tasruddin dan anggota Komisi III Nur Ihsan Umar dan Sarlinda Mokke.(B)
Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Tahir Ose
