Tampilan Desktop


Konut Paling Bandel, BPK Berikan 3000 Rekomendasi Baru 166 Ditindaklanjuti
118 Dibaca

Konut Paling Bandel, BPK Berikan 3000 Rekomendasi Baru 166 Ditindaklanjuti

Rombongan BAP DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sultra, Jumat (12/2/2016). Novita didampingi senator asal Sultra Muliati Saiman dan 7 orang anggota DPD lainnya. Rombongan diterima oleh Wakil Gubernur Saleh Lasata di aula rapat Kantor Gubernur, Kompleks Bumi Praja Andonuhu. (Jumriati/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Berdasarkan catatan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Konawe Utara merupakan daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang persentase penindaklanjutan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh bupati masih sangat minim. Dari 3.000-an rekomendasi yang diberikan BPK pada 2015 lalu, baru 166 rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Hal itu disampaikan Novita Anakotta, Ketua Tim Rombongan BAP DPD RI saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sultra, Jumat (12/2/2016). Novita didampingi senator asal Sultra Muliati Saiman dan 7 orang anggota DPD lainnya. Rombongan diterima oleh Wakil Gubernur Saleh Lasata di aula rapat Kantor Gubernur, Kompleks Bumi Praja Andonuhu.

Novita meminta seluruh bupati dan walikota di Sultra agar komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK yang mengindikasikan adanya kerugian negara. Walaupun tidak bisa hilang sama sekali, kata dia, tapi setidaknya bisa meminimalisir temuan-temuan tersebut.

Novita menambahkan, pihaknya ingin mengetahui secara langsung apa yang menyebabkan para kepala daerah di Sultra lamban menindaklanjuti rekomendasi BPK. Apakah faktor biaya atau kekurangan sumber daya manusia.

Konut Paling Bandel, BPK Berikan 3000 Rekomendasi Baru 166 Ditindaklanjuti

Hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2015 Kabupaten Konawe Utara.

“Contoh di Papua. Salah satu kendala untuk menindaklanjuti temuan BPK di sana adalah biaya yang kemahalan karena letak geografis wilayahnya yang berbeda-beda. Nah, di sini kami juga ingin mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti,” terang Novita.

Pihaknya juga menghimbau daerah untuk lebih intensif melakukan koordinasi dengan BPK Perwakilan Sultra terkait pengelolaan keuangan. Sebab, kata dia, tata kelola keuangan merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam pertemuan ini, ada lima entitas yang menjadi subjek klarifikasi BAP DPD yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Bombana.

Dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, hampir semua daerah tersebut memiliki masalah yang sama, yakni ada yang sudah meninggal, dipenjara dan sakit permanen.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata meminta BAP DPD untuk selalu menjembatani berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menindaklanjtui rekomendasi BPK.

Untuk diketahui, BAP dibentuk oleh DPD untuk menjadi salah satu mitra BPK di daerah. BAP merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. BAP mempunyai tugas melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum dan menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik.

 

Penulis : Jumriati

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com