Tampilan Desktop


KPID Sultra: 60 Persen Pemilik Usaha TV Berlangganan Tidak Miliki Izin Penyiaran Publik
96 Dibaca

KPID Sultra: 60 Persen Pemilik Usaha TV Berlangganan Tidak Miliki Izin Penyiaran Publik

RAPAT KERJA– Kepala Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) Fendy Abdullah Hairin (ujung kanan) saat mempresentase program KIPD Sultra tahun 2016, Kamis (24/3/2016). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah insan media cetak dan elektronik di hotel Wixel Kendari. (ILHAM SURAHMIN/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM,KENDARI– Banyak pemilik usaha televisi berlangganan di Sulawesi Tenggara ( Sultra) tidak memiliki Izin Penyiaran Publik (IPP).

Kepala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra Fendy Abdullah Hairin mengungkapkan ada sekitar 380 televisi berlangganan yang tersebar di provinsi Sultra.

“Dari data tersebut, tahun ini sekitar 40 persen yang baru terdata memiliki surat izin,” kata Fendy Abdullah Hairin saat acara rapat kerja, Kamis (24/3/2016) di hotel Wixel Kendari.

Dengan begitu, lanjut Febdy, Negara sangat dirugikan karena frekuensi yang digunakan oleh saluran televisi berlangganan tersebut merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas, sehingga harus diatur dan dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Begitu juga dari sisi finansial akan merugikan negara, sebab pihak pengusaha televisi berlangganan tersebut tidak membayar pajak.

Fendy Abdullah menjelaskan, salah satu penyebab dari masalah itu adalah kurangnya pengetahuan pengusaha televisi berlangganan akan proses dan mekanisme untuk mengurus izin usaha penyiaran dan hal tersebut merupakan tugas dari KPID.

” kami akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha TV berlangganan dan merancang aturan yang berlaku dalam sebuah peraturan daerah (perda) untuk mengatur proses dan mekanisme izin penyiaran publik di Sultra,” terangnya.

Tahun ini, KPID Sultra menargetkan sebesar 60 persen semua pemilik usaha televisi berlangganan dapat memliki surat IPP.

Disamping itu, tambah Fendi, masih ada sejumlah masalah yang saat ini menjadi fokus kerja KPID 5 tahun kedepan, diantaranya adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan konten siaran, belum optimalnya potensi ekonomi penyiaran serta lemahnya fungsi pengawasan DPRD.

 

Penulis : Ilham Surahmin
Editor   : Kiki

JN ZonaSultra

View all contributions by JN ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com