ZONASULTRA.COM, LANGARA -Pelantikan pejabat eselon II dan III di kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu menuai kritik dari DPRD setempat. Pasalnya, pemerintah daerah Konkep tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya terkait pelantikan dua orang pejabat teknis di DPRD setempat.
“Bupati ini nda ada etikanya, tiba-tiba melantik tanpa kordinasi dengan kita. Seharusnya sebelum penggantian personel di DPRD, terlebih dahulu ada kordinasi supaya kita bisa menyesuaikan keadaan dan tidak kaget dengan kebijakan itu. Kejadian ini mirip dengan kebijakan kemarin, tiba-tiba mengganti tanpa rekomendasi dari kami,” ungkap Ketua DPRD Konkep, Musdar saat dikonfirmasi Zonasultra.com, Kamis (19/1/2017) di Langara.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyesalkan kebijakan bupati Amrullah yang terkesan cuek terhadap pentingnya kerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah yang baru mekar itu, sehingga kemitraan antara eksekutif (pemerintah) dan DPRD (legislatif) tetap terjalin dengan baik.
Anggota dewan tiga periode ini menguraikan, meskipun dalam pengambilan kebijakan oleh bupati sebelumnya tidak terkait persoalan mekanisme administrasi, namun etika dalam menjalankan pemerintahan mesti diterapkan mengingat pentingnya hal tersebut dalam kemitraan berlembaga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konkep, Cecep Trisnajayadi ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa koordinasi antar dua lembaga tersebut tidak wajib dilakukan, sebab jabatan tersebut bukan merupakan jawaban politik.
“sebenarnya nda wajib karna bukan jabatan politik, semua ini kebijakan bupati,” kata mantan kepala dinas pertambangan Bombana itu.
Ia beralasan, tidak adanya koordinasi tentang pelantikan eselon II dan III beberapa waktu lalu akibat mepetnya waktu, sehingga kesempatan untuk berkordinasi dengan pihak DPRD sangat terlambat.
“Persoalan waktunya terlalu mepet, setelah sebar undangan saja sudah tengah malam sehingga kita merasa tidak enak sampaikan undangannya,” tutur dia.
Cecep menambahkan, pemerintah sangat menginginkan perbaikan dalam hal penataan struktur dan perangkat birokrasi, sehingga mencari orang yang tepat untuk posisi dalam struktur pemerintahan.
“Pada prinsipnya kalau dari saya, itu kan kewenangan bupati. Soal kordinasi saya kira nda perlu dipolemikkan, karna ini untuk perbaikkan juga dalam sistem pemerintahan,” tukasnya.
Untuk informasi, penggantian eselon III di DPRD beberapa waktu lalu berjumlah dua pejabat diantaranya Kepala Bagian (Kabag) persidangan dan regulasi Suhardin yang digantikan oleh Mihdar sebagai penjabat baru dan kepala bagian umum (kabag Umum) dan keuangan, Era Hartamawangsah yang digantikan oleh Hasan Hartono. (B)
Reporter : Arjab Karim
Editor : Kiki
