ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak perlu takut untuk menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah. Pihaknya akan membantu pemerintah daerah untuk melakukan eksekusi pada perusahaan tambang yang tidak sesuai aturan.
“Sebenarnya tidak perlu takut, kami akan memberikan bantuan asistensi untuk itu termasuk konsultasi dengan KPK,” ujar Laode saat ditemui awak Zonasultra.com usai acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Sebelumnya Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata mengungkapkan bahwa pihaknya mempunyai banyak pertimbangan untuk menertibkan IUP yang bermasalah. Pasalnya data-data yang dimiliki Pemprov tidak lengkap karena sebelumnya kewenangan berada di bupati sedangkan proses Clean and Clear (CnC) dalam penerbitan IUP berada di Kementerian.
Berkaca dari Gubernur Sulawesi Tengah yang digugat oleh para pengusaha tambang dalam proses penertiban IUP, Saleh Lasata yang juga ditunjuk sebagai ketua tim penertiban IUP mengaku lebih berhati-hati.
Beberapa waktu yang lalu Gubernur Sulteng menyambangi gedung KPK untuk berkoordinasi terkait supervisi IUP. “Yang kemaren bermasalah untuk di Sulteng itu karena dulu wilayah tambangnya masuk Sultra, kemudian menjadi bagian dari Sulteng. Jadi kalau dalam wilayah yang sama tidak perlu takut,” tegas komisioner KPK asal Sultra ini.
Laode Syarif menambahkan jika IUP-nya masih dalam area provinsi itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.
KPK sendiri telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pencegahan di bidang Sumber Daya Alam (SDA).
Sementara saat dikonfirmasi terkait Gubernur Sultra Nur Alam yang tersandung kasus korupsi dalam penerbitan IUP di Kabupaten Buton dan Bombana, Laode enggan berkomentar banyak. “Ya sedang berjalan,” jawabnya singkat. (A)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
