Tampilan Desktop

LPj Walikota Baubau Hujan Kritikan
61 Dibaca

ZONASULTRA.COM, BAUBAU – Rapat Paripurna DPRD Kota Baubau dengan agenda tanggapan fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Walikota Baubau tentang penggunaan APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2015, Senin (13/7/2015), hujan kritikan oleh lima fraksi di DPRD. Rapat yang digelar di ruang utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Roslina Rahim.

Tanggapan Fraksi Amanat Nasional Sejahtera yang dibacakan salah seorang anggotanya, La Andi, mengungkapkan, pengelolaan dan penggunaan APBD harus dilakukan secara trasparan, akuntabel dan partisipatif.

“APBD kiranya dapat memunculkan program yang dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat membangun daerah sesuai dengan visi pemerintah Kota Baubau,” ungkap La Andi.

Fraksi ini menyayangkan anggaran yang tidak terserap habis. Hal ini menunjukkan kemungkinan tidak profesionalnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun anggaran. SKPD juga dinilai tidak tahu menggunakan anggaran yang besar.

Kritikan keras disampaikan Fraksi Hanura dan Fraksi Nasional Demokrat Kebangkitan Bangsa. Juru Bicara Fraksi Hanura I Ketut Kartawinata mengutarakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan adanya kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Hanura juga mengkritisi penyertaan modal pemerintah daerah yang tidak disertai payung hukum yang jelas. Pemerintah daerah dinilai terlalu gegabah mengeluarkan anggaran kendati tidak memiliki peraturan daerah yang menjadi landasan hukumnya.

Seperti halnya Amanat Nasional Sejahtera, Fraksi Hanura juga menyinggung adanya anggaran sebesar Rp 179 miliar yang tidak terpakai. Surplus anggaran ini sangat ironis mengingat masih banyaknya kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi.

Juru Bicara Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa Muh. Adhkdiat Zamani mengungkapkan, temuan BPKP tentang poenggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga adanya keterlambatan pelaporan, pemerintah diminta untuk mengevaluasi lelang program. Pelelangan pekerjaan tidak lagi dilakukan di akhir tahun.

Fraksi Nasdem juga mengungkapkan stigma yang berkembang di masyarakat bahwa saat ini tidak ada pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan di Kota Baubau. Stigma ini dianggap berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap eksekutif dan legislatif.

Kendati kelima fraksi banyak melakukan kritikan, namun mereka menyatakan menerima LPj Walikota Baubau.

 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com