ZONASULTRA.COM, BURANGA – Dukungan terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Buton Utara (Butur) tahun anggaran 2016 yang melibatkan anggota DPRD Butur mulai berdatangan. Termasuk dari elemen mahasiswa turut memberikan dukungannya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Butur (IM-Butur) Hasruddin Jaya mengatakan, dugaan korupsi dana aspirasi yang terjadi di Butur mesti dibuka seterang terangnya oleh Kejari Muna.
“Kami apresiasi dan sangat mendukung sikap Kejari Muna. Dugaan korupsi dana aspirasi ini harus dibuka dengan terang,” ungkapnya, Jumat, (10/3/2017) malam.
Dikatakannya, isu dugaan korupsi dana aspirasi yang melibatkan anggota DPRD setempat telah menjadi perbincangan publik, utamanya diberbagai kelompok masyarat Butur. Olehnya itu, lanjut dia, dengan diustnya kasus tersebut hingga tuntas, fitnah yang bersifat provokatif dapat dihindari.
“Dugaan korupsi ini sudah jadi konsumsi publik. Jadi, biar tidak menimbulkan fitnah yang bersifat profokatif di masyarakat, maka harus di tuntaskan secepatnya,” terang pria yang juga aktivis HMI Cabang Kendari ini.
Ia menambahkan, langkah Kejari Muna diharapkan dapat menghambat praktek dugaan mafia anggaran di legislatif yang berkedok dana aspirasi.
“Jika dugaan korupsi dan mafia anggaran yang bermodus dana aspirasi ini terbukti, maka Buton Utara akan dijadikan contoh untuk membokar mafia anggaran lainnya di Sultra,” ujar pemuda yang akrab disapa Din itu.
Pandangan senada juga diungkapkan oleh Sekretaris IM-Butur, Laode Suprianto, ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Kejari Muna untuk segera memanggil pihak-pihak terkait, guna memberikan keterangan yang berkaitan dengan dugaan korupsi dana aspirasi tahun anggaran 2016 yang melibatkan anggota DPRD Butur.
“Secara pribadi dan organisasi, kami sanggat mendukung langkah Kejari Muna untuk menuntaskan isu dugaan korupsi dana aspirasi di Buton Utara. Hitung-hitung biar dugaan ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di kelompok masyarakat,” ungkapnya.
Dia berharap agar lembaga penegak hukum itu lebih mengedepankan transparasi dalam proses penanganan kasus tersebut. “Kami berharap keseriusan dan keterbuakan dalam proses hukum yang berjalan di Kejari Muna saat ini,” harapnya.
IM-Butur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu aktif mengawal jalannya pemerintah di Kabupaten Buton Utara (Eksekutif dan Legisatif), utamanya pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat.
Mahasiswa Butur lainya, La Ode Aswad juga mengatakan, tabir gelap dana aspirasi yang diduga di kelola langsung oleh anggota DPRD tidak boleh terjadi apalagi berbentuk proyek. Ia menegaskan bahwa larangan itu jelas dalam peraturan larangan anggota DPRD bermain proyek.
Aswad juga berharap agar persoalan tersebut segera terselesaikan, demi tercapainya laju pembangunan daerah yang pesat, baik infrastruktur maupun pembangunan ekonomi. Sebagaimana cita-cita luhur pemekaran daerah.
“Kami juga berharap agar masalah ini cepat terselesaikan agar pembangunan daerah bisa tercapai, baik itu infrakstruktur maupun perkembangan ekonomi, agar cita-cita luhur pemekaran bisa kita capai dalam bingkai kesejahteraan,” pungkas Aswad. (B)
Reporter: Irsan Rano
Editor Tahir Ose
