Tampilan Desktop



Malas Berkantor dan Keluar Negeri Tanpa Izin, Kepala Daerah Bisa Diberhentikan
90 Dibaca

(Baca juga : Tak Izin Gubernur Keluar Negeri, Bupati Dinonaktif Tiga Bulan)

Hal itu diungkapkan Tjahjo Kumolo dalam konfrensi pers tentang kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (6/1/2015). Bahkan, dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, Mendagri tak segan-segan memberikan sanksi kepada para kepala daerah yang “mbalelo” itu.

“Kami akan lebih tegas terhadap para kepala daerah yang bekerja tidak sesuai peraturan yang berlaku. Menteri bisa memberikan peringatan bahkan mengusulkan pemberhentian kepada kepala daerah yang nakal tersebut,” tegas Tjahjo Kumolo.

Dikatakan, langkah yang diambil oleh Kemendagri semata-mata karena tetap ingin konsisten untuk melaksanakan UU 23/2014 yang sudah ditetapkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2014 silam. Lahirnya UU itu mengingat selama ini masih banyak para kepala daerah, baik bupati, walikota hingga gubernur yang mengabaikan keberadaan Kemendagri karena dianggap tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi. (Baca juga : Tak Izin Gubernur Keluar Negeri, Bupati Dinonaktif Tiga Bulan)

Namun saat ini, lanjutnya, kewenangan Kemendagri akan menindak kepala daerah yang tidak menaati peraturan. Salah satu ketidaktaatan terhadap aturan, kata Tjahjo, seperti kepala daerah yang tidak masuk kantor dalam beberapa hari, atau bepergian ke luar negeri tanpa izin. “Kalau terbukti melanggar, awalnya kita bisa berikan peringatan, hingga pada akhirnya sampai memberikan usul diberhentikan,” tambahnya.

Yang tak kalah penting lagi, lanjutnya, selain memberikan sanksi kepada para kepala daerah dan pemerintah daerah, Kemendagri juga akan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata keuangan daerah. Selain itu, penggunaan keuangan daerah juga dapat dikontrol bersama-sama oleh masyarakat luas.

“Jadi, masyarakat bisa ikut memantau penggunaan anggaran daerah. Dengan begitu peluang untuk menyalahgunakan keuangan daerah oleh oknum-oknum sudah tidak ada lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu dalam sebuah acar di kota Baubau, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam juga memberikan pernyataan akan memberikan sanksi kepada para bupati dan walikota di daerah ini yang sering keluar daerah tanpa izin gubernur. (Dian)

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0822 9264 2997

0853 4040 4947

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com

ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free