Tampilan Desktop



Mediasi Pemda dan Pemilik Lahan di Konkep gagal, Ini Penyebabnya
293 Dibaca

Mediasi Pemda dan Pemilik Lahan di Konkep gagal, Ini Penyabnya

Pihak DPRD saat menggelar rapat dengar pendapat bersama keluarga besar pemilik lahan (KBPL) dilangara dan pemerintah kabupaten konawe kepulauan (Konkep) di ruang sidang dewan Kamis (2/2/2017) di Langara.(Arjab Karim/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, LANGARA – Upaya mediasi Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Keluarga Besar Pemilik Lahan (KBPL) Wawonii Barat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) berakhir tanpa kesimpulan.

Hal itu disebabkan oleh ketersinggungan pemilik lahan, saat Kepala Dinas Pendidikan Konkep yang sebelumnya menjabat kepala bagian (Kabag) Pemerintahan Umum, Muhammad Yani berusaha meluruskan pertanyaan dari perwakilan KBPL dengan nada kurang sopan saat hearing berlangsung, sehingga mereka memilih keluar dari ruangan.

“Kita sudah mau pulang, nda ada gunanya kita ikut hearing kalau suasananya seperti itu. Harusnya diruang resmi seperti itu ada etika mengeluarkan pendapat atau pernyataan, supaya suasana kondusif tetap terjaga. Soal lahan, kita tetap minta 350 ribu permeter untuk pembebasan lahan, dasarnya kita karena variasi pembayaran lahan, pemda juga belum menetapkan besaran harga,” tutur salah seorang pemilik lahan, Amaruddin, Kamis (2/2/2017) setelah keluar dari ruang DPRD Konkep.

Jika permintaan mereka belum disahuti oleh pemerintah terkait pembayaran pembebasan lahan yang merupakan hak mereka, maka lahan yang sudah dibongkar akan tetap ditanami dan pagar yang terpasang akan ditambahkan pagar permanen.

“Kami akan tetap tuntut hak kami untuk dibayarkan, kalau nda dibayar yang pemerintah bersabar dulu untuk melanjutkan pembangunan,” jelas dia.

Sementara itu, anggota DPRD Konkep Amran membenarkan, informasi tentang belum adanya titik temu antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan di Langara Raya. Ia menuturkan, akibat dari suasana yang kurang kondusif sehingga para pemilik lahan memilih meninggalkan forum saat hearing sementara berlangsung dan memilih pulang.

“Suasananya tidak kondusif berjalan rapat tadi, mereka terpaksa memilih keluar dan tidak masuk kembali di ruangan. Titik temu antara kedua belah pihak belum ada karena kedua belah pihak tidak bertemu kembali, tapi pemerintah bersama DPRD merujuk pembayaran berdasarkan anggaran yang telah diparipurnakan sebesar 10 Ribu untuk ganti rugi lahan,” tandas politisi PKS ini.(B)

 

Reporter : Arjab Karim
Editor : Kiki

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0822 9264 2997

0853 4040 4947

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com

ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free