Dalam beberapa waktu belakangan ini, sejumlah figur telah menyatakan atau disebut-sebut orang akan mencalonkan diri sebagai kandidat Walikota Kendari. Beberapa sudah deklarasi, ada yang masih menahan diri, ada juga yang hanya disebut orang lain.
Tetapi yang pasti, belum seorang pun yang dipastikan sebagai calon, baik diusung oleh partai maupun menjadi kandidat perseorangan.
Kekuatan partai di parlemen kota pun tidak memungkinkan adanya partai yang mampu mengusung calon tanpa berkoalisi. Jumlah kandidat yang akan diusung melalui partai pun maksimal hanya tiga orang, mengingat syarat mencalonkan minimal 30 persen perolehan kursi.
Sedangkan kandidat perseorangan, akan tergantung dari jumlah syarat dukungan minimal yang ditetapkan KPU nantinya. Perkiraan saya, jumlah kandidat perseorangan –jika ada– tidak akan lebih dari tiga kandidat.
Jika kekuatan politik dipetakan berdasarkan kutub Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), maka hanya akan ada dua kandidat yang diusung partai. Anggota KIH terdiri dari PDI-P (4), PKB (1), NasDem (3), Hanura (2), PPP (1), PAN (6), dan PKP Indonesia (tak punya kursi). Total kursi di parlemen kota sebanyak 17 kursi.
Sedangkan KMP dengan anggota koalisi Gerindra (5), PKS (4), PBB (1), dan Golkar (4) akan memiliki 14 kursi. Tersisa Partai Demokrat, yang mengklaim diri sebagai partai penyeimbang, dengan perolehan empat kursi.
Demokrat tentu saja tidak akan melewatkan makan siang begitu saja. Mereka pasti membangun komunikasi dan mengambil bagian. Apalagi, fakta bahwa poros KIH-KMP sangat lentur di tataran pilkada.
Di tujuh kabupaten/kota se-Sultra penyelenggara pilkada Desember 2015 mendatang, barangkali tidak satupun koalisinya yang benar-benar mutlak menerapkan poros KIH-KMP.
Dengan demikian, nasib para bakal kandidat ini sangat tergantung pada kemampuannya melakukan lobi terhadap partai pada satu sisi. Dan di sisi lain, kemampuan partai membangun kesepakatan dengan partai lainnya.
Dari maksimal tiga kandidat yang akan diusung, partai-partai motor utamanya pun hanya tiga partai, yakni PAN (6 kursi), Gerindra (5 kursi), dan PKS (4 kursi). Kemana Golkar, PDIP, dan Demokrat yang juga memiliki empat kursi seperti PKS?
Golkar saat ini terganggu dengan konflik internal, yang di level Sultra, terpecah menjadi kubu Ridwan dan Oheo. Perpecahan ini sedikit banyaknya tentu mengganggu kesolidan partai. Di parlemen pun kandidatnya tidak ada yang menyatakan maju.
Adapun Partai Demokrat tidak memiliki figur yang cukup kuat untuk dijual. Lagi pula, empat kader mereka di parlemen tak satupun yang disebut-sebut bakal maju.
PDI-P memiliki dua kader di parlemen yang pernah dan sudah menyatakan diri akan maju. Pertama Umar Bonte. Politisi muda ini di awal terpilihnya, pernah gencar mensosialisasikan diri sebagai calon walikota. Namun, dia sempat tersandung skandal seksual. Sejak saat itu, ambisinya sebagai kandidat walikota meredup.
Kader PDI-P lainnya, Amarullah. Mantan Sekretaris Daerah Kota Kendari ini juga telah menyatakan diri maju. Kansnya untuk diusung pun terbilang kuat.
Mengapa prediksinya PKS yang kemungkinan lebih dominan menjadi “matahari” koalisi ketimbang PDI-P? Pertama, isu elektabilitas kandidat. Usia Amarullah (60 tahun) yang praktis sudah sepuh –jika isunya tak dikelola dengan baik– bisa menjadi hambatan jika dibandingkan secara relatif dengan kader PKS seperti Musadar Mappasomba ataupun Muhammad Poli, misalnya.
Itu belum lagi pada fakta bahwa Amarullah merupakan pensiunan pegawai sedangkan Musadar merupakan wakil walikota yang masih aktif atau Poli yang legislator muda.
Kedua, PKS memiliki konstituen yang lebih solid ketimbang PDI-P. Pemilih tradisional PKS dibangun secara terstruktur melalui jejaring lembaga kajian keagamaan, sedangkan preferensi pemilih PDI-P relatif terkoneksi langsung ke figur yang diusung, bukan karena ideologi partai. Inilah nilai tawar yang akan diajukan PKS untuk menjadi sponsor utama koalisi.
Kendati demikian, perlu digarisbawahi bahwa politik itu sangat cair dan lentur. Penuh kejutan. Analisis ini hanya satu dari sekian peluang yang kemungkinan bisa terjadi.
Perspektif Kandidat
Ulasan di atas jika perspektifnya partai politik sebagai kekuatan utama. Bagaimana jika perspektifnya kandidat sebagai kekuatan utama? Karena bagaimanapun hebatnya kekuatan partai di parlemen, tidak akan ada artinya jika figur yang diusung memiliki elektabilitas yang rendah.
Jika kita mengacu pada tiga poros koalisi yang dimotori PAN, Gerindra, dan PKS, maka tentu saja kandidatnya akan sangat berwarna tiga partai itu. Ulasan berikut ini diurut berdasarkan jumlah perolehan kursinya.
Poros PAN
Saat ini, PAN belum memastikan siapa kader yang mereka usung. Setidaknya ada tiga nama, yakni Abdurrahman Shaleh (Ketua DPRD Sultra), Abdul Rasak (Ketua DPRD Kendari), dan Adriatma Dwi Putra (anggota DPRD Sultra/putra Walikota Kendari Asrun). Meskipun nama yang terakhir belum pernah menyatakan diri akan maju.
Baik Abdurrahman maupun Abdul Rasak memiliki basis pendukung sekaligus nilai tawar yang cukup kuat. Keduanya masih muda serta dinilai politisi yang masih bersih dari kasus hokum maupun skandal. Keseriusannya mulai diperhitungkan dengan munculnya tagline mereka, masing-masing ARS (Abdurrahman Shaleh) dan Gempar (Gerakan Muda pendukung Abdul Rasak).
Kandidat ketiga, Adriatma Dwi Putra (ADP), meski belum menyatakan siap nyalon, tapi sesungguhnya memiliki kans besar untuk menjadi “kuda hitam”. Ayahnya yang kini Ketua PAN Kendari sekaligus walikota masih memiliki pengaruh besar.
Tetapi ADP masih terlalu muda dan belum perpengalaman. Jika memaksakan mencalonkan, ADP berpotensi menjadi kontraproduktif bagi kepentingan partai dan dirinya sendiri (dalam jangka panjang). Kiprahnya di parlemen pun tidak istimewa. Bahkan catatan media, Ketua Komisi III DPRD Sultra ini sulit ditemui jurnalis karena kerap tidak berada di kantor.
Poros Gerindra
Selanjutnya, Poros Gerindra. Beberapa nama yang disebut antara lain Ketua Gerindra Kendari Iqbal Abdullah Bafadal (anggota DPRD Sultra), Husein Machmud (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari), Simon Mantong (Ketua Fraksi Gerindra Kota Kendari).
Sejauh ini, nama ketiganya masih kurang dikenal di masyarakat luas di luar konstituen/basis massanya. Jika Gerindra benar-benar hendak mengusung kader, maka tugas utama mereka adalah menaikkan elektabilitasnya. Gagasan-gagasan mereka pun belum kedengaran.
Bahkan, ketiganya sudah kalah start dari mantan Ketua Gerindra Kendari Ishak Ismail yang popular dengan jargon “anak lorong”-nya. Meski Ishak sendiri terancam berakhir sebagai kandidat perseorangan mengingat hubungannya dengan Gerindra Kendari yang kurang harmonis. Pun partai lain pun masih menahan diri.
Dari balihonya yang tersebar dimana-mana, warna yang ditampilkan berkesan dan bernuansa Partai Hanura. Hal ini dapat dipahami karena kedekatan emosional Ishak dengan partai besutan Jenderal Wiranto ini.
Istrinya, Nirna Lachmuddin, merupakan anggota DPRD Sultra dari Partai Hanura. Tetapi Hanura pun tidak akan dapat berbuat banyak mengingat mereka hanya memiliki dua kursi di DPRD Kendari. Nirna juga bukan kader tulen Hanura. Tahun 2013 lalu, dia merupakan legislator PBB yang di PAW partainya karena hengkang ke Hanura.
Mendekat ke PAN? Ishak telah memiliki kendala psikologis karena “permainan” balihonya. Dia banyak disorot di media sosial karena dituding melakukan plagiasi ide terkait dengan baliho bertema “Walikota Kendari Selanjutnya” yang dipasang PAN.
Bahkan gagasan “anak lorong” yang dikampanyekan Ishak pun sebenarnya dipertanyakan orisinalitasnya mengingat tagline ini digunakan oleh Walikota Makassar Danny Pomanto saat mencalonkan diri tahun 2013 silam.
Barangkali, Ishak terinspirasi dari ide Danny Pomanto. Barangkali, murni idenya sendiri yang kebetulan Danny Pomanto sudah lebih duluan menggunakannya.
Barangkali Ishak terinspirasi dengan baliho “Walikota Kendari Selanjutnya” yang dengan kreatif tinggal memasang fotonya pada bingkai kosong yang telah disediakan PAN. Atau bisa jadi, Ishak memiliki gagasan yang serupa, tapi baliho “misterius” itu duluan terpasang
Isu plagiasi jika terbukti dapat meruntuhkan kredibilitas seseorang. Betapa hebatnya seorang Anggito Abimanyu sebagai ekonom dari UGM dan pernah menjabat sebagai Dirjen Haji Kemenag RI, harus mengundurkan diri dari UGM sebagai dosen atas kasus plagiasi tulisannya di Kompasiana.
Jika terbukti –sekali lagi jika terbukti– melakukan plagiasi ide, Ishak Ismail tentu saja tidak harus mundur sebagai calon kandidat walikota jika dia tidak mau. Tapi tentu saja menurunkan kredibilitasnya. Pemilih cerdas akan berpikir dua kali untuk menjatuhkan pilihan pada figur yang hanya mencomot ide seseorang.
Poros PKS
Poros ketiga, PKS. Seorang kadernya, Musadar Mappasomba sudah deklarasi. Melalui jargon Sapa Darma (Saudara Seperjuangan Musadar Mappasomba). Dikenal sebagai politisi yang santun, ustadz, sederhana, dan merakyat.
Kapasitasnya selaku wakil walikota saat ini menjadi nilai tawar tersendiri untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai orang nomor satu. Apalagi, duetnya dengan Walikota Asrun, dinilai berhasil membangun Kendari.
Tetapi sikapnya yang lemah lembut dikhawatirkan berdampak pada pengambilan keputusan yang bersifat tegas dan tidak popular di mata publik.
Hanya saja, konstelasi politik di internal PKS agak berubah setelah musyawarah wilayah yang mengantarkan Sulkhoni sebagai Ketua PKS Sultra. Berhembus kabar (yang belum terkonfirmasi kebenarannya) bahwa Musadar kemungkinan tidak akan diusung oleh PKS.
Partai ini tampaknya melirik Muhammad Poli, kader yang lebih muda. Jika benar demikian, langkah PKS bisa dipahami karena tradisi percepatan regenerasi yang dianut PKS. Dalam sejarah partai ini, tidak ada kader yang akan berlama-lama duduk di kursi empuknya, baik sebagai pimpinan partai maupun pejabat publik.
Dari kabar yang belum terkonfirmasi tersebut, Poli akan dipasangkan dengan Sekretaris Daerah Kota Kendari Alamsyah Lotunani. Meskipun demikian, saya tidak akan mengulas isu calon wakil karena pertimbangan bahwa Undang-Undang Pilkada tidak lagi memilih walikota dan wakil walikota secara berpasangan.
Berdasarkan UU Pilkada, wakil walikota akan dipilih oleh walikota yang terpilih. Bukan lagi satu paket. Mekanisme pemilihannya akan diatur tersendiri melalui peraturan pemerintah. Jadi, kajian tentang peta kekuatan dengan paket pasangan tidak akan relevan sebelum adanya kepastian tentang tata caranya.
Kandidat Lain
Kandidat lain yang juga sudah deklarasi adalah mantan Wakil Walikota Kendari Andi Musakkir Mustafa. Pasca lengser, dia sempat tersandung kasus gratifikasi dan dipidana satu tahun oleh Mahkamah Agung. Meskipun demikian, dia tidak dipenjara dengan syarat tidak terbukti melakukan pidana lain dalam kurun waktu dua tahun.
Selama beberapa tahun pasca lengser dari jabatannya, kiprahnya di dunia politik nyaris tidak terdengar. Dia adalah kader Golkar. Disebut-sebut dekat dengan kubu Oheo. Meskipun hal ini butuh konfirmasi lebih lanjut.
Jika melihat dari materi sosialisasinya ke publik, dia start belakangan ketimbang calon kandidat lainnya semisal Ishak Ismail, Musadar, Abdurrahman Shaleh, ataupun Abdul Rasak. Dalam deklarasinya bertepatan dengan usianya yang ke-50, dia juga membentuk tim pemenangan dari kaum perempuan dengan mengangkat relawan “Srikandi AM”.
Musakkir harus bekerja keras meyakinkan partai politik untuk meliriknya, mengingat afiliasinya dengan partai politik hanya Golkar. Jika tidak mampu meyakinkan partai, maka dia harus bersiap-siap mengumpulkan KTP untuk maju sebagai calon perseorangan.
Sebagai akhir dari tulisan ini, perlu digarisbawahi bahwa deskripsi, situasi, dan konstelasi politik yang terpapar di atas hanyalah satu dimensi sudut pandang dari sekian banyak realitas politik yang bisa saja terjadi. Jika ada data atau fakta yang tidak sebenarnya, itu lebih karena keterbatasan pengetahuan saya dan sangat terbuka untuk klarifikasi.
Ulasan ini hanyalah tetesan dari lautan wacana dalam rangka berdialektika. Bukan untuk apa-apa dan tidak untuk siapa-siapa. Tidak hendak melukai ataupun menyenangkan siapapun.***
Andi Syahrir
Alumni Pascasarjana UHO & Pemerhati Sosial
