Tak terasa waktu lima tahun atau satu periode kepemimpinan akan usai, kompetisi pertarungan gagasan, ide, solusi untuk lima tahun kedepan demi “bombana lebih baik” dalam memperebutkan kursi no.1 pada 2017-2022 pun mulai di pebincangkan, bukan hanya di kalangan warga yang menetap di wilayah hukum kabupaten bombana, namun juga di kalangan aktivis mahasiswa asal kabupaten bombana yang tersebar di beberapa kota, baik di lingkup wilayah Sulawesi maupun diluar wialayah Sulawesi. Namun, alangkah bijaknya kita sebagai mahasiswa jika sekiranya mampu melihat, mengakaji, memberikan solusi fenomena sosial secara holistik yang terjadi di bomabana dewasa ini.
Katakanlah misalnya masalah listrik yang telah memasuki bulan kedua pemadaman bergilir, entah di daerah poleang, kasipute dan terkhusus kabaena bagian barat dan kabaena induk yang sampai sekarang tanpa ada kejelasan kapan berakhirnya derita yang di tanggung masyarakat ini, masyarakat hanya di janji janji oleh oknum yang tak bertanggung jawab, belum lagi masalah ijazah palsu yang beredar dan di gunakan di daerah bombana oleh manipulator bangsa. Sungguh kotor dan jorok prilaku oknum yang melakukan, dan antek antek yang terlibat dengan perkoncoan itu.
Dan kini bombana terkhusus di daerah kabaena sedang mengahadapi polemik besar menyangkut regulasi pengelolaan tambang yang kurang di indahkan oleh para pengelola khususnya antara PEMDA dan PT BILLY, PT TRIAS serta PT TIMAH yang beroprasi di daerah tersebut.
Sebenarnya jika kita mau belajar dari berbagai daerah tambang di Indoensia justru masyarakat disekitar tambang harus tersingkir atau menjadi miskin ditengah limpahan hasil tambang. Satu pertanyaan penting yang keluar mendesak setiap mulut warga kabaena akibat dari telah beroperasinya perusahaan tambang di kabaena sejak beberapa tahun terakhir, dimana kedudukan anak-cucu orang Kabaena terhadap sumber daya alam Kabaena tersebut? Haruskah kemudian warga asli Kabaena mengungsi jauh-jauh dari areal tambang hanya karena lokasi lahan perkebunan mereka telah ’dijual’ kepada investor? Atau mereka harus berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk mencari sumber air dan membuka lahan perkebunan? Atau yang paling ekstrim, beberapa tahun lagi kita akan menyaksikan hamparan tanah tandus bekas galian tambang dan juga pemukiman warga terkena banjir karena hutan sudah gundul semua. Dan kini pertanyaan itu telah terjawab setelah mengkaji dari akibat kegagalan kepemimpinan tedahulu maupun yang sekarang menjalankan fungsinya sebagai abdi masyarkat.
Tentu saja jika masalah lingkungan hidup sudah ada pada areal pertambangan, maka investor akan menjawab, “kami sudah bekerja sesuai dengan prosedur dalam melakukan penambangan dan pemerintah sudah menyutujui langkah-langkah itu sebab telah melalui proses AMDAL ( anlisis dampak lingkungan ). Kami tinggal menyetor dana reboisasi kepada pemerintah dan pemerintah akan mengelola bekas lahan tersebut bersama masyarakat”. Dengan menyerahkan segala urusan kepada pemerintah untuk kemudahan dan kenyamanan.
Dan pemerintah akan berkilah bahwa kami telah mengingatkan perusahaan, jika tidak mengindahkan aturan yang kami tetapkan maka izin mereka akan kami cabut. Lagipula ada kewajiban yang setiap tahunnya akan mereka penuhi. Sementara masyarakat yang sebelum izin pertambangan di keluarkan mereka berada dalam ketidaktahuan dan kebingungan. Sekelompok orang ada yang mengatakan tidak baik kalau ada tambang sedangkan sebagian lagi mengatakan keberadaan tambang nantinya dapat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan warga sekitarnya. Dan kini semua sudah terjawab dengan sendirinya.
Inilah kejamnya dunia yang di sebabkan oleh tirani kehidupan dan tangan tangan ego. Hutan yang hijau, gunung yang indah menjulang tinggi menggapai cakrawala, laut jernih membiru, petani yang tekun, nelayan yang ulet kini di rampas haknya. Tak ada yang tahu bagaimana nasib masyarakat bombana dimasa yang akan datang, bisa jadi mereka akan tergusur dan kelaparan, yang seharunya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberi mereka penghidupan yang layak dengan mengangkat mereka dari lembah lembah keterpurukan nasib, paling tidak pemerintah mampu menjalankankan fungsinya sebagai abdi masyarakat sebagaiamana amanah konstitusi pada alinea ke 4 “memajukan kesejahteraan umum” bukan menyengsarakan rakyat.
Maka dengan menanti wajah baru bombana ke depan pada pilkada 2017-2022 kami berharap kepada bakal calon pemegang kepemimpinan no.1 di bombana mampu menawarkan trobosan, ide dan gagasan baru yang inovatif, kontributif serta solutif dalam bingkai revolusi (perubahan) bombana, agar mampu mengangkat derajat dan martabat bombana dari keterpurukan selama kepemimpinan hampir sepuluh tahun terakhir.
Dengan tidak hanya punya kualitas keilmuan tinggi, pengalaman, popularitas dan lainnya. Tetapi keberanian atas nama rakyat, empati, punyak tanggung jawab besar dalam mengemban amanah dan wewenang. Atau pendek kata setidaknya keberanian, ketegasan dan keinginan untuk mengabdi kepada rakyat.
Serta kepada seluruh masyarkat bombana agar mampu memanfaatkan momentum Pilkada 2017 nanti dengan cerdas, yang dapat menentukan kehidupan bombana dimasa depan. Karena memilih tidak hanya didasari pengetahuan sepintas akan calon-calon pilihan, apalagi tanpa pengetahuan sedikitpun, atau bahkan memilih karena “mony politic”, dan Masyarakat harus bertekad memberangus, adagium yang muncul ditengah-tengahnya yaitu “siapa yang banyak uanggnya dia yang jadi”. karena Semua orang berharap Pilkada melahirkan pemimpin yang lebih baik, tetapi harapan itu tidak dibarengi dengan pilihan yang baik, cerdas dan integrity maka sia-sia saja.
“Jangan berharap menemukan pemimpin yang baik kalau memilihnya dengan cara yang tidak baik”. Rakyat harus cerdas dan pintar dalam memilih. Memilih bukan karena, uang, popularitas bahkan perkoncoan. Memilihlah karena pilihan kita membawa harapan rakyat lebih baik.
Salam perubahan
Oleh : Irwan Saputra
(Mahasiswa program beasiswa cerdas sultraku Fakultas Agama Islam, syariah UNISSULA)
Ketua depeartemen sosial masyarakat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia komisariat UNISSULA, Semarang
