Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini memang masih ada sejumlah daerah yang belum siap anggarannya untuk menyelenggarakan pilkada, terutama bagi daerah yang dimajukan Pil
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini memang masih ada sejumlah daerah yang belum siap anggarannya untuk menyelenggarakan pilkada, terutama bagi daerah yang dimajukan Pilkadanya.
Tidak perlu dirisaukan. Memang masih ada daerah yang belum siap anggarannya. Tapi, dengan payung hukum yang ada, daerah bisa menggunakan perubahan APBD atau bisa pos-pos lain yang bisa dipertanggungjawabkan kemudian, kata mantan Sekjen PDI-Perjuangan ini.
Dikatakan, saat ini ada 273 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2015 ini. Selain anggaran juga, payung hukum terkait pelaksanaan Pilkada serentak yakni UU Pilkada juga telah rampung dan disetujui. Masalah Pilkada secara prinsip sudah diputuskan revisi UU No.1 Tahun 2015 dan No.2 antara Pemerintah, DPD dan DPR sudah tidak menjadi permasalahan, jelasnya.
Mengenai peraturan teknis Pilkada, saat ini tengah dalam pembahasan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan tetapi, secara prinsip pemerintah dan KPU dengan didukung oleh kepolisian, partai politik dan masyarakat telah siap mengadakan Pilkada serentak 2015.
Karena ini adalah sebuah titik untuk melihat apakah 2019 nanti pemilihan presiden langsung, legislatif dan DPD langsung bisa berjalan dengan baik, paparnya.
Tjahjo justru menghimbau kepada para calon-calon yang akan mengikuti Pilkada untuk mempersiapkan diri. Pasalnya, persoalan saat ini justru bagaimana membuat masyarakat menggunakan hak politiknya. Sebab, jumlah partisipasi masyarakat menggunakan hak politiknya masih rendah di beberapa daerah.
Sekarang kita kembalikan kepada calon independen yang harus memenuhi syarat, termasuk parpol harus mengajukan calon sesuai dengan harapan rakyat, agar partisipasi politik rakyat bisa maksimal memilih calon pemimpinnya di daerah, kata Tjahjo. (Iman)
