Menkeu Minta APIP Maksimalkan Pengawasan Belanja Anggaran

86
Menkeu Minta APIP Maksimalkan Pengawasan Belanja Anggaran
RAPAT KERJA - Menteri Keungan RI Sri Mulyani dalam Rapat kerja nasional sinergi pengawasan penerimaan negara APIP Kementerian/Lembaga/Daerah di Gedung Dhanapala, Kemenkeu Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)

Menkeu Minta APIP Maksimalkan Pengawasan Belanja Anggaran RAPAT KERJA – Menteri Keungan RI Sri Mulyani dalam Rapat kerja nasional sinergi pengawasan penerimaan negara APIP Kementerian/Lembaga/Daerah di Gedung Dhanapala, Kemenkeu Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Keungan RI Sri Mulyani meminta seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memaksimalkan pengawasan belanja anggaran. Hal untuk mencegah penyelewengan terhadap penggunaan anggaran baik APBN maupun APDB.

Selain itu, APIP diminta untuk melakukan pengawasan terhadap tarif yang ditetapkan tersebut merefleksi pelayanan dan penerimaan.

“APIP harus diperkuat terutama didaerah. Karena daerah adalah institusi yang langsung berhadapan dengan rakyat dan reputasi negara kita,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat kerja nasional sinergi pengawasan penerimaan negara APIP Kementerian/Lembaga/Daerah di Gedung Dhanapala, Kemenkeu Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).

Pihaknya percaya bahwa pemerintah daerah akan efektif jika melakukan self correcting dari APIP berintegritas.

“Rakyat akan puas, kinerja, penerimaan negara dipakai dengan baik, infrastruktur bagus, birokrat bersih sehingga rakyat mau bayar pajak,” tambahnya.

Rakernas ini diselenggarakan dengan mengundang seluruh APIP untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan APIP serta mengawasi penerimaan negara. Selain itu APIP difokuskan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mengawal percepatan kemudahan pemerintah dalam memungut pajak, dan mengawasi belanja pemerintah.

Peranan APIP sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan image pemerintah karena tingkat kepercayaan pemerintah harus diupayakan secara bersama-sama. “APIP dijamin dalam institusi, sehingga seharusnya dia menjadi institusi pertama jika ada indikasi penyelewengan sistem,” pungkas Menkeu. (B)

 

Reporter : Rizki Arifiani
Editor Tahir Ose

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini