OPINI – Muna barat merupakan daerah otonom baru (DOB) yang boleh dikatakan masih seumur jagung bahkan jika diibaratkan seorang manusia ia adalah seorang bayi yang baru belajar merangkak untuk berjalan menapaki alam dunia yang fanah ini. Betapa tidak, diusia pemekarannya yang belum genap tiga tahun, muna barat menjelma menjadi sebuah daerah yang eksotis, elok, indah, cantik dan tentunya menjadi pusat perhatian bagi daerah daerah lain di Sulawesi Tenggara serta menjadi diskusi hangat / tranding topic bagi masyarakat , entah itu dari kawula muda, golongan tua, serta para kaum cendekiawan intelektual.
Muhammad Karunia DjafarHal ini dibuktikan dengan menjelang semakin dekatnya pesta demokrasi rakyat dalam hal ini pilkada serentak 2017, muna barat semakin dimeriahkan oleh kejadian demi kejadian yang tentunya sangat mengguris hati masyarakat muna barat itu sendiri, dan ini diakibatkan oleh efek cuaca politik yang makin memanas menjelang pilkada serentak 2017 mendatang. Salah satunya adalah terbitnya perkada akibat politik sandra RAPBD Muna Barat 2016 yang disinyalir dilakukan oleh Pimpinan DPRD Muna Barat yang digawangi oleh La Ode Koso Dkk, tetapi dilain pihak banyak juga tersebar wacana yang mengemuka ditengah tengah masyarakat muna barat bahwa penjegalan ataupun pembegalan RAPBD Muna Barat 2016 dilakukan oleh unsur pimpinan DPRD Muna Barat dengan alasan bahwa dalam rangka penyelamatan anggaran dari pemerintah Muna Barat yang digawangi oleh bapak Rajiun Tumada selaku PJ Bupati saat ini yang sarat akan kegiatan fiktif dalam rancangan APBD Muna Barat tahun anggaran 2016.
Tetapi, apapun bentuknya menurut kacamata berfikir saya bahwa seandainya kalau memang benar dalam RAPBD Muna Barat itu ditemukan banyak kejanggalan dalam bentuk kegiatan fiktif seperti apa yang dikumandangkan selama ini oleh “Mereka” yang anti pemerintah selama ini, harusnya ini sudah menjadi domain aparatur penegak hukum untuk menganalisa bahkan sudah pada tahap pemeriksaan dan penemuan barang bukti terkait kejanggalan kejanggalan itu. Tapi, anehnya sampai detik inipun hal ini tak pernah terjadi, seperti bola liar dan panas yang tak jelas dimana ujung pangkalnya. Tentunya ini sangat meresahkan masyarakat Muna Barat karena masyarakat yang terkena dampak dari suguhan “panggung sandiwara” yang dipertontonkan oleh kebiadaban lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dinegara yang konon katanya punya jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta dari daerah yang katanya penuh keberkahan (kakobarakati).
Betapa tidak, akibat sandra menyandra kepentingan itu antara eksekutif dan legislatif di Muna Barat, berimplikasi pada kurangnya anggaran kurang lebih 130 milyar rupiah. Ini merupakan angka yang cukup fantastis buat pembangunan yang berkelanjutan di Muna Barat dan tentunya ini sangat bermanfaat buat masyarakat muna barat. Olehnya itu kami yang tergabung dalam “FORUM PEMUDA PEMERHATI KEADILAN (FPPK) SULTRA bersama “KABINET PONGKARUTA SULTRA sangat mengecam kejadian ini dan pesan kami buat Pemerintah dan Lembaga Legislatif Muna Barat bahwa “jangan hanya karena kebencian kalian pada satu kaum, hingga tidak menjadikan kalian untuk berlaku adil.
Kita tahu bahwa Muna Barat adalah pusatnya orang orang hebat, cerdas, dan jenius, para aktivis aktivis besar dari delapan penjuru mata angin rata rata bermukim didaerah ini. Sangat riskan jika daerah yang dihuni oleh orang- orang hebat justru tersandera hanya karena persoalan sifat ke”akuan” yang memicu ego sektoral antar kelompok dan golongan. Mari kita hidup berdampingan dengan tentram dan damai, mari kita bangun daerah yang kita cintai ini dengan budaya Gotong Royong. Salam
Penulis : Muhammad Karunia Djafar, ST / Hussein Ibnu Mansyur Prabu Kane Al’Halaj.
Penulis merupakan Ketua FPPK Sultra sekaligus Ketua Dewan Penyantun Kabinet Pongkaruta Sultra.