Tampilan Desktop


Nur Alam “Semprot” Pemerintah Pusat, Pembagian DAU Belum Tepat Sasaran
252 Dibaca

KOMISI XI DPR RI- Komisi XI DPR RI saat disambut dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam bersama Wakil Gubernur Saleh Lasata, Senin (1/8/2016) di Ruangan Kerja Gubernur. Selain anggota Komisi XI DPR RI hadirpula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dan OJK Sultra. ILHAM SURAHMIN/ZONASULTRA.COM

KOMISI XI DPR RI- Komisi XI DPR RI saat disambut dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam bersama Wakil Gubernur Saleh Lasata, Senin (1/8/2016) di Ruangan Kerja Gubernur. Selain anggota Komisi XI DPR RI hadirpula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dan OJK Sultra. ILHAM SURAHMIN/ZONASULTRA.COM

 

ZONASULTRA.COM,KENDARI– Kunjungan kerja komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Sulawesi Tenggara (Sultra) benar-benar dimanfaatkan oleh Gubernur Sultra Nur Alam untuk mengeluarkan unek-uneknya.

Nur Alam mengungkapkan, jika selama ini kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) belum tepat sasaran dan terjadi ketimpangan, dimana variabel indikator yang digunakan untuk penilaian seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah pegawai menurutnya harus ditambahkan dengan perhitungan wilayah perairan juga.

Jika indikator itu masih menjadi acuan pemerintah pusat, maka sampai kapan pun wilayah Indonesia Timur akan selalu mengalami pengecilan alokasi anggaran.

“Salah satunya, ya Sultra memiliki beberapa wilayah kepualauan. Seharusnya ada satu sarana transportasi dinas yang bisa diberikan kepada pemerintah seperti helikopter, agar lebih mudah akses untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang ada di Sultra, begitu pula jika ada Menteri yang datang,” ungkap Nur Alam dihadapn forum rapat kujungan kerja komisi XI DPR RI, Senin (1/8/2016) di aula rapat gubernur.

Nur Alam juga mengkritisi terkait permasalahan dalam mengelola negara. Pemerintah terlihat panik, misalnya saja pada pembentukan undang-udang untuk melahirkan kebijakan baru, terkadang tidak dipikirkan, direncanakan dan dirumuskan dengan baik. Bahkan terkesan terburu-buru akibat situasi dan momentum untuk melahirkan kebijakan tersebut.

Akibatnya DPR melahirkan undang-undang yang menyusahkan aparat pemerintah di daerah serta memberikan otoritas kepada lembaga tertentu lalu melahirkan suatu keputusan tanpa mendengarkan asumsi dan argumentasi dari pemerintah daerah.

Gubernur dua periode itu mengungkapkan, ada hal lucu di dua tahun terakhir ini, saat pemerintah pusat memberikan kabar bahagia bahwa akan diberikan peningkatan alokasi anggaran. Oleh pemerintah daerah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), akan tetapi jika diamati DAU dinaikan maka Dana Alokasi Khusus (DAK) diturunkan begitu pula sebaliknya, sebenarnya tidak ada penambahan pada plaforn anggaran.

“Bahkan kita sudah menangkan tender, beberapa bulan kemudian datang surat untuk melakukan pemotongan, inikan celaka buat kita. Lalu Presiden mengeluh kenapa alokasi meningkat tapi tidak ada pertumbuhan? saya siap berdebat argumentasi dengan pakar ekonomi bahwa tidak akan ada pertumbuhan jika tidak ada stabilisasi,” terang Nur Alam. (A)

 

Reporter : Ilham Surahmin
Editor  : Rustam

Tagged with:
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277 redaksizonasultra@gmail.com Marketing: marketingzonasultra@gmail.com