ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Oknum PNS di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe Utara, di duga menyunat uang rapelan ratusan PNS Kategori 2 (K2).
Salah satu PNS K2 yang tidak ingin namanya disebutkan mengungkapkan jika pemotongan yang di duga dilakukan oleh oknum bendahara BPKAD bernama Herlina, didasarkan pada SK pengangkatan PNS.
Rasmin KamilGaji rapelan yang dipotong ternyata tidak sama jumlahnya, ada yang satu bulan dan ada yang dua bulan. Semua tergantung pada SK pengangkatan menjadi PNS K2.
“Mereka protes pemotongan, tadi kami sudah kumpulmi mau demo hari Senin depan (15/2/2016) kami menuntut rapelan gaji harus dibayar full sesuai SK nya,” lanjutnya.
Menanggapi aksi dugaan pemotongan oleh oknum bendahara BPKAD kepada PNS K2, sontak membuat Ketua Komisi A DPRD Konut, Rasmin Kamil naik pitam. Dia menyayangkan sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum BPKAD.
“Ini salah satu tindakan yang kita sayangkan kenapa harus terjadi, sikap kami sebagai wakil rakyat sangat mendukung teman-teman PNS K2 untuk mencari tahu hak mereka,” kata Rasmin Kamil.
Politisi asal PKB Konut itu menambahkan jika dalam pembahasan anggaran 2016, dana pembayaran rapelan para PNS K2 itu hanya dalam bentuk gelondongan saja.
“Tapi itu tidak boleh dilakukan pemotongan, karena itu sudah menjadi hak mereka. Kami tidak akan biarkan ini, kami akan memanggil BPKAD untuk mempertanyakan semestinya berapa bulan yang harus dibayarkan,” ujarnya.
Jika dalam pemanggilan nantinya, terbukti ada pemotongan yang dilakukan maka sebagai lembaga wakil rakyat akan merekomendasikan agar pembayaran rapelan dilakukan secara utuh tanpa ada pemotongan 1 ataupun 2 bulan.
“Hari Senin depan kami akan menyurati mereka (BPKAD), dan kami juga membutuhkan data dari teman-teman PNS K2. Karena kami butuh data yang akurat apa betul itu ada pemotongan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak Zonasultra.Com belum dapat mengkonfirmasi pihak BPKAD Konut terkait aksi pemotongan uang rapelan PNS K2.
Penulis: Murtaidin
Editor: Tahir Ose
