ZONASULTRA.COM, RAHA – Sejumlah perwakilan lintas lembaga yang menjadi pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (24/6/2015) berkumpul dan duduk satu meja untuk memperjuangkan anggaran P2TP2A dimasukan dalam rancangan APBD 2016.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk workshop ini, dipimpin oleh Asisten I Pemkab Muna, Arman Anwar yang berlangsung di kantor Bupati Muna. Tujuan workshop itu, guna membahas optimalisasi peran lembaga yang baru dibentuk pada 2014 lalu, dalam memberikan pelayanan dan penanganan korban perempuan dan anak di kabupaten yang dipimpin Bupati LM. Baharuddin itu.
Misrawati, selaku perwakilan dari LSM Lambu Ina mengatakan, perumusan dan perencanaan hari ini dilakukan secara partisipatif, dengan menggali usulan dari pihak-pihak yang memberikan layanan medis, hukum dan psiko sosial bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
“Sebelumnya tidak ada komitmen dari pihak-pihak terkait semisalnya DPRD terkait penanganan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” ungkapnya.
Wakil ketua DPRD Muna, La Ode Dyrun yang ikut dalam acara tersebut mengungkapkan, menyambut positif hasil workshop dalam rangka optimalisasi fungsi P2TP2A Muna.
“Apalagi ini menyangkut perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, harus kita dorong. Terkait besaran anggaran nantinya, akan kita lihat besaran yang dimasukan tim anggaran daerah,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muna, La One mengapresiasi program-program kerja P2TP2A. Terkait rencana penganggaran yang digagas masuk dalam pembahasan APBD 2016 nanti, dia menyarankan agar P2TP2A menggelar satu rencana aksi daerah tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Workshop P2TP2A ini ikuti oleh perwakilan Polres Muna, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) Muna, Dinas Sosial Muna, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna, LSM Lambu Ina Sultra dan Nahdatul Ulama.
