ZONASULTRA.COM, KENDARI – Rapat Paripurna pengusulan pelantikan Bupati Muna terpilih, LM Rusman Emba – Malik Ditu oleh DPRD setempat mengalami penundaan. Awalnya, dijadwalkan pada Jumat (5/8/2016) lalu terahhir dijadwalkan lagi Sabtu (5/8/2016)
Pengamat politik dari Universitas Halu Oleo (UHO) Bachtiar, menilai penundaan tersebut karena DPRD Muna belum ikhlas LM. Rusman Emba – Malik Ditu dilantik. Padahal hal itu sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang final dan mengikat serta sudah diplenokan KPU Muna.
“Saya juga kaget ketika mendengar Ketua DPRD Muna berhalangan karena menghadiri acara partai, ini artinya ada indikasi bahwa masih ada yang belum ikhlas, termaksud ketua DPRD Muna,” kata Bachtiar saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (4/8/2016).
Menurutnya, drama politik tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) Muna cukup panjang dan sudah selesai karena adanya putusan MK. DPRD sebagai representasi dari wakil rakyat seharusnya sudah paham dengan hal tersebut dan tidak bermain-main.
Selama ini, rakyat Muna sudah cukup dilelahkan dengan kontestasi politik Pilkada yang sampai 3 kali pemungutan suara (Pilkada 9 Desember 2015, PSU pertama 22 Maret 2016, dan PSU jilid 2 pada 19 Juni 2016). Paripurna DPRD yang terus ditunda-tunda, justru kembali membuat resah masyarakat tentang kepastian kepemimpinan di Muna.
Penundaan tersebut juga telah menimbulkan kebingungan di masyarakat dan memancing reaksi berbeda-beda di masyarakat. Lanjut Bachtiar, masyarakat yang semula sudah diam dan tenang karena adanya putusan MK, justru kembali memperdebatkan pelantikan.
“DPRD bersifat kolektif-kolegial yang tidak terikat pada satu pimpinan. Jika memang ketua DPRD Muna tidak bisa menghadiri maka masih ada wakilnya yang bisa datang. Saya kira ketua DPRD harus bijaklah supaya jangan memperkeruh suasana lagi tentu rakyat dan bupati terpilih akan merasa dirugikan karena butuh kepastian,” ujar Bachtiar.
Paripurna pengusulan yang tertunda juga dapat berakibat terhambat pelantikan dan pelantikan, sehingga dapat menunda langkah-langkah awal dari pasangan bupati terpilih. Dampak paling buruk agenda-agenda pembangunan bisa saja terbengkalai.
Ia menilai, ketidakikhlasan ketua DPRD dalam menangani pelantikan Bupati. Muna terpilih bisa dilihat dari sikapnya yang lebih mementingkan partai. Padahal, harusnya para anggota DPRD bisa berpikir dewasa, dan harus mementingkan kepentingan rakyat.(B)
Reporter : Sri Rahayu
Editor : Kiki
