Tampilan Desktop


PEKAT IB Sultra Janji Kawal Kebijakan Pj Bupati Bombana Mutasi PNS
573 Dibaca

pengurus-dewan-pimpinan-wilayah-dpw-pembela-kesatuan-tanah-air-indonesia-bersatu-pekat-ib-sulawesi-tenggara-sultra

PEKAT IB : Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Sulawesi Tenggara (Sultra) saat Konferensi Pers di Kantor Sekretariat PEKAT IB, Jalan Malik Raya, Jumat (30/9/2016). (Foto : Sitti Nurmalasari/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Organisasi masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan akan menjadi garda terdepan dalam mengawal segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Sultra. Salah satunya terkait kebijakan Pj Bupati Bombana Sitti Saleha yang melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa setempat.

Ketua DPW PEKAT IB Sultra La Ode Al Hadist Halami mengatakan, pihaknya mensinyalir ada oknum di Kabupaten Bombana yang tidak sepakat dengan adanya pergantian di tubuh lembaga nonstruktural tersebut. Mereka menduga bahwa oknum itu berpatokan pada aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana selama 6 bulan masa jabatan tidak boleh ada pergantian pejabat.

Padahal Presiden telah mengeluarkan 8 perintah yang bisa diambil oleh pemimpin daerah apabila terjadi keganjalan pembangunan infastruktur di daerahnya.

Diantara perintah itu, salah satunya perintah nomor 6 adalah pemerintah daerah tidak boleh ragu untuk mengambil terobosan membangun daerah. Olehnya itu, kebijakan penggantian yang dilakukan oleh Pj Bupati Bombana tersebut sudah sesuai dengan perintah yang telah dikeluarkan oleh Presiden.

“Ada oknum yang tidak menghendaki kebijakan yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Bombana saat ini, tentang kebijakan penggantian Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa. Ada oknum yang telah mengambil fee sebesar 30 persen dari proyek ULP sebelum pergantian,” kata La Ode Al Hadist Halami saat konferensi pers di Kantor Sekretariat PEKAT IB Sultra di Kendari, Jumat (30/9/2016).

(Berita Terkait : Dianggap Otoriter dan Arogan, Pj. Bupati Bombana Didemo di Kendari)

Selain itu, perintah nomor 8 yang berbunyi jika masih ada kriminilisasi kebijakan, Kapolda, Kapolres, Kajati, dan Kajari akan dicopot. PEKAT atas landasan perintah tersebut, jika ada tindakan kriminilisasi yang akan dilakukan oleh oknum tertentu yang tidak setuju atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Bombana saat ini, akan menjadi garda depan mengawal berlandaskan perintah presiden.

“Kami tidak mendukung bahkan mengenal Pj Bupati Bombana tersebut, kami hanya melakukan pengawalan terhadap apa yang menjadi kebijakan dan peraturan yang benar oleh Pemerintah Daerah Sultra. Terlebih didukung dengan delapan perintah presiden tersebut,” ungkap salah satu pengurus PEKAT IB Sultra Harun. (B)

 

Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor    : Jumriati

DY ZonaSultra

View all contributions by DY ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com