Di depan sebuah markas tentara, ada sebuah pangkalan tukang cukur. Barangkali “markas” tukang cukur terbesar di Kota Kendari. Tukangnya banyak. Setidaknya tujuh orang yang dapat bekerja bersamaan.
Warga yang bercukur di sana silih berganti. Dari pagi hingga sore. Bermacam latar belakang profesi. Tua muda, anak-anak, hingga orangtua. Semua laki-laki. Tidak ada perempuan yang memotong rambutnya disana.
Saya langganan di sana. Antrinya tidak lama. Bercukurnya cepat. Harganya murah. Rapi, bersih, dan kepala tidak perlu dipijat-pijat ala kadarnya. Saya selalu trauma dengan pijatan di kepala. Urat kepalaku pernah berdenyut-denyut sakit berjam-jam gegara dipijat oleh tukang cukur setelah dia memangkas rambutku. Sejak saat itu, saya selalu menghindar jika ada tukang cukur yang juga berprofesi sebagai tukang pijat kepala.
Mayoritas, tukang cukurnya beretnis Bugis-Makassar. Tepatnya, barangkali mereka orang Makassar. Di setiap kesempatan saya bercukur atau mengantar anakku, selalu saja saya mendapati mereka berbahasa daerah Makassar, bukan bahasa Bugis.
Berada di tengah-tengah mereka, saya seperti pulang ke kampung halaman. Bahasa yang mereka gunakan. Topik-topik yang mereka perbincangkan bersama dengan pelanggan ataupun calon pelanggan yang mereka kenal, sangat kental dengan kultur Makassar.
Kultur Makassar akar rumput. Kultur Makassar pinggiran. Kultur Makassar yang jauh dari hiruk pikuk kekuasaan ataupun penguasaan modal. Mereka inilah kelompok yang sering dimaksudkan oleh para politisi sebagai rakyat. Merekalah kaum yang oleh para birokrat kerap disebut sebagai masyarakat sasaran.
Menyimak isi perbincangan ringan mereka, kerapkali saya memperoleh kejernihan atas sesuatu. Kali ini, datang dari seorang pria paruh baya. Dia mengantarkan anaknya yang dua atau tiga tahun lebih tua dari anakku. Entah apakah bapak itu juga hendak bercukur rambutnya sudah lumayan pantas untuk dipangkas. Saya langsung pergi setelah anakku selesai.
Di waktu yang tidak lebih dari 10 menit itu, antara sang bapak dengan tukang cukur terlibat pembicaraan ringan. Rupanya mereka “bergosip” tentang seseorang yang sama-sama mereka kenal. Mereka mempercakapkan seorang sopir senior.
“Sudah lama dia jadi sopir tapi hidupnya masih begitu-begitu saja. Padahal, ada temannya yang sama-sama jadi sopir sudah baik hidupnya,” ujar tukang cukur di tengah-tengah perbincangan mereka dalam bahasa Makassar yang kental.
“Yah, dia itu berprinsip seperti PNS,” ujar sang bapak.
Hampir saja saya nimbrung dan bertanya apa maksud dari berprinsip seperti PNS. Saya mengindikasi ada yang kurang enak di balik pernyataannya tentang “prinsip PNS”. Kata-katanya seperti menyodok ulu hatiku…hehehe.
Bapak itu lalu melanjutkan, “Sopir itu harus berangkat pagi-pagi. Dia jam delapan belum bikin apa-apa. Sore, dia sudah pulang duluan. Itu orang yang berprinsip seperti PNS.”
“Kalau bekerja sama orang, jangan berprinsip seperti PNS. Semau-maunya mengatur jam kerja. Kalau mau enak-enak, pasti tidak akan lama dipakai orang,” sambungnya.
Kuresapi kalimatnya yang terlontar lancar dan diucapkan dengan bahasa sederhana itu. Kuyakini bahwa dia tidak sedang menyindir para PNS. Tapi kata-katanya itu seperti menembak para PNS di negeri ini, termasuk saya, tepat di jantung.
Demikianlah pandangan rakyat. Begitulah pendapat masyarakat sasaran. Tentang profesi bernama PNS yang kini sudah berganti menjadi ASN. Saya yakin, bapak itu belum tahu kalau PNS sudah berubah menjadi ASN.
Ada stigma yang sudah melekat kuat tentang PNS di benak publik. Bapak paruh baya ini mengutarakannya dalam konteks yang sangat filosofis –Prinsip PNS. Sebuah sikap hidup. Sebuah pernyataan yang kejam. Sayangnya, itu benar.
Ingatanku melayang ke naskah Panca Prasetya Korpri yang kerap dibacakan di upacara-upacara resmi. Terbayang lagi suasana prajabatan ketika para calon pegawai “dipaksa” menghapalnya karena kuatir ditunjuk membacakannya tanpa teks.
Saya pun terpaksa bertanya ke Daeng Google untuk melihat ulang lima butir prasetya pegawai itu. Prasetya adalah janji. Sumpah. Sebuah sikap batin. Sebuah prinsip. Janji dan sumpah tentang salah satunya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Tetapi bapak paruh baya yang rambutnya sudah mulai memutih ini memiliki pemaknaan lain tentang prinsip PNS. Tidak sekadar berbeda, tapi berkebalikan 180 derajat. Dan sedihnya, dia benar.***
Andi Syahrir
Alumni Pascasarjana UHO & Pemerhati Sosial
