ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Sembilan fraksi di DPRD Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) memutuskan menerima Laporan Ketarangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati setempat untuk tahun 2014. Namun demikian masih ada beberapa catatan penting yang harus dijawab Safei Kahar selaku bupati bersama wakilnya Muhammad Jayadin.
Misalnya catatan salah satu anggota DPRD Rusman yang juga ketua fraksi gabungan nasional bintang demokrat mengatakan, dalam tahun 2014 lalu dirinya menemukan kondisi puskesmas di kecamatan masih kurang dan pelayanan kesehatan yang tidak merata. Padahal pemerintah daerah (pemda) sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk program pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin.
Selain itu Rusman juga menyayangkan kondisi pelayanan rumah sakit yang tidak ramah kepada pasiennya, khusunya kepada masyarakat yang memegang Jamkesmas.
“Banyak pasien pemegang kartu ini mengaku tidak dilayani dengan baik oleh petugas rumah sakit Benyamin Galuh,” kata Rusman dalam rapat paripurna DPRD Kolaka, senin (22/6/2015).
Sayangnya, belum sempat mendapat jawaban dari Bupati Kolaka rapat paripurna itu keburu di skor oleh Sudirman oleh pimpinan rapat. Agenda tersebut kemudian disepakati akan dianjutkan, Selasa (23/06/2015) besok.
Rapat paripurna itu sendiri dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Kolaka Sudirman. Di sela-sela pembukaan rapat, ia mengungkapkan bahwa penyampaian LKPJ ini merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepala daerah, baik setelah berakhirnya tahun anggaran ataupun pada akhir masa jabatannya.
