Tampilan Desktop


Pemda Simpan Dana di Bank, Ini Tanggapan Legislator Asal Sultra
180 Dibaca

ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim menyesalkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang hingga kini masih menyimpan anggaran daerah di Bank. Diketahui sekitar 10 Pemda yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyimpan dananya di Bank hingga mencapai total Rp. 124 Triliun.

Amirul Tamim

Amirul Tamim

“Itu juga kita sesalkan, mungkin perlu dilihat, apakah mungkin karena ada faktor ketakutan atau faktor perencanaan yang tidak matang, atau mungkin faktor pelaksana-pelaksana di lapangan,” ungkap Amirul saat ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Selasa (9/8/2016).

Meskipun Sultra tidak termasuk 10 Pemda yang dibeberkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), namun Amirul percaya masih ada daerah-daerah di Sultra yang melakukan hal yang sama.

Sementara, Ridwan Bae menilai Pemda yang menimbun dana di Bank adalah contoh pemimpin yang gagal.

“Dana yang ada tujuanya adalah kesejahteraan rakyat, tidak ada yang suruh timbun di bank, itu kegagalan besar bagi bupati, walikota, atau gubernur,” pungkas Ridwan Bae saat dihubungi lewat telepon.

Ia menegaskan bahwa rakyat menanti bagaimana peningkatan ekonomi. Penimbunan dana di bank menyebabkan penyerapan APBD menjadi rendah.

Sementara itu, Haerul Saleh memastikan secara menyeluruh target pelakasanaan program Pemerintah tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena serapan anggaran yang rendah. Hal itu menunjukkan belanja modal khususnya untuk kegiatan proyek-proyek infrastruktur tidak berjalan.

“Jadi yang rugi sebenarnya semua pihak baik itu masyarakat maupun Pemerintah sendiri. Hanya saja kita juga harus tahu apa penyebab sehingga hampir di semua daerah minim dalam serapan Anggaran,” ujar politisi Gerindra melalui via seluler.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah kebijakan Pemerintah pusat sendiri. ” Presiden tidak boleh marah terhadap kepala-kepala daerah apabila serapannya masih minim, apalagi kebijakan pemotongan anggaran pada APBNP 2016 berdampak pada daerah,” tutupnya. (B)

 

Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Kiki

JN ZonaSultra

View all contributions by JN ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com