ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menepis tudingan tentang adanya anggota DPRD yang bermain hingga pemekaran provinsi Kepulauan Buton (Kepton) terhambat.
Hal itu dibuktikan dengan langkah DPRD Sultra, akan menggelar rapat paripurna pemekaran Kepton pada Selasa (15/9/2015). Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, mengatakan bahwa DPRD Sultra memperjuangkan program kesejahtraan masyarakat termasuk di dalamnya pemekaran Kepton. Sampai saat ini tidak ada satupun anggota DPRD yang ingin menghalangi pemekaran itu. (Artikel terkait: Pemekaran Kepton, DPRD Sultra: Semua SK Bupati Buton Tidak Sah)
“Jangan sampai ada yang menari di atas gendangnya orang lain untuk pembentukan provinsi kepulauan Buton. Saya berharap semua bupati termasuk Walikota yang tergabung dalam Kepton bisa tenang dan sabar,” kata Abdurrahman Saleh usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) penetapan jadwal paripurna Kepton, di gedung DPRD Sultra, Rabu (9/9/2015).
Saat ini, DPRD Sultra masih menunggu rekomendasi soal penetapan ibukota dari Kota Bau-Bau dan informasinya hari ini diparipurnakan oleh DPRD setempat. Lanjut Abdurrahman, agenda-agenda yang sifatnya administratif seperti 77 syarat pemekaran diupayakan selesai sebelum rapat paripurna.
“Kami tidak mau bolak-balik, dalam artian sudah disetujui tapi ternyata masih ada yang kurang. Semua kabupaten kota agar betul-betul menyelesaikan kelengkapan administrasinya. Supaya ketika dibawa ke tingkat pusat tidak akan menimbulkan masalah,” kata Abdurrahman Saleh.
