ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Penangkapan secara berlebihan dan pencurian ikan mengakibatkan spesies tuna di perairan Nusantara berada dalam kepunahan. Meski di wilayah perairan Sulawesi Tenggara (Sultra) cenderung aman, namun jika tidak dikelola dengan baik akan mendekati limit kepunahan termasuk dalam spesies ikan tuna.
“Kalau kita lihat Yellowfin (tuna) masih aman, kemudian Skipjack atau cakalang masih aman, namun kita lihat tadi trennya sudah mendekati limit, dimana dia tidak berkelanjutan lagi. Jadi saya pikir usaha yang dilakukan pemerintah tidak lagi mengejar produksi tapi meningkatkan nilai dari produksi yang sudah ada,” terang Juru Kampanye Kelautan Greenpeace, Arifsyah M Nasution saat ditemui usai acara diskusi yang bertajuk Menjelang World Ocean Summit 2017: Tuna Indonesia Dalam Ancaman, di Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Baca Juga : Lindungi Perikanan Indonesia, KKP Akan Tenggelamkan 90 Kapal Asing
Arif menekankan pendekatan pada cara meningkatkan nilai dari perikanan yang sudah ada. Dalam hal ini baik pemerintah daerah (Pemda) maupun pusat harus sinkronisasi dalam mengurus kelautan dan perikanan. Aktifis Greenpeace ini menilai masih ada kebijakan atau komunikasi antar pemda dan pusat yang belum klop.
“PR terbesar dari KKP sebenarnya adalah menjembatani kerjasama antar provinsi. Ini yang belum berjalan, dan kerjasama antar provinsi hanya bisa dikuatkan ketika wilayah pengelolaan perikanan itu diaktifkan atau kelembagaanya,” ujar Arif lebih lanjut.
Pihaknya menegaskan bahwa permasalahan tuna maupun perikanan tidak hanya Sultra melainkan satu kesatuan dengan wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku, Maluku Utara dan sebagainya.
Pengelolaan sumber daya laut, terutama tuna dianggap penting karena spesies tersebut merupakan komoditas perikanan unggulan nasional. Tangkapan tuna di Indonesia menyumbang 16 persen produksi global.
Menurut buku Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, nilai ekspor tuna mendekati US$500 juta atau Rp 6,7 triliun. Selain menjadi penghasilan bagi jutaan nelayan, tuna dan produk perikanan lainnya menyumbang 54 persen protein hewani bagi rumah tangga Indonesia.
Sebagaimana diketahui bahwa perairan Sultra termasuk dalam wilayah archipelagic (laut utama), yang memiliki kepentingan nasional yang harus dijaga. “Pemerintah harus lebih prioritaskan ke dalam, bahwa saya sepakat kita perlu melihat ke laut lepas tapi sebenarnya PR terbesar ada di dalam negeri terutama di wilayah perairan kepulauan kita, termasuk yang ada di Sultra,” tutup Arif. (A)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Jumriati
