Tampilan Desktop



Pemkab Mubar Diminta Tingkatkan Pengawasan Dana Desa
88 Dibaca

Pemkab Mubar Diminta Tingkatkan Pengawasan Dana Desa

AKSI MASSA – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemerhati Masyarakat (APPM) Muna Barat menggelar aksi di depan kantor bupati meminta semua pihak agar bersama-sama bekerja mengawasi penggunaan ADD di Kabupaten Muna Barat, Kamis (12/1/2017). (Laode Pialo/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, LAWORO – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemerhati Masyarakat (APPM) Muna Barat (Mubar) menggelar aksi di depan kantor bupati meminta semua pihak baik pemerintah daerah, BPMD, inspektorat dan DPRD agar bersama-sama bekerja mengawasi penggunaan anggaran dana desa (ADD) di kabupaten itu.

Koordinator Lapangan Munduru Kowunano menyatakan agar pemerintah daerah mengawasi proses penggunaan ADD dan mengarahkan lembaga-lembaga terkait agar tetap independan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

“Selama ini banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lapangan dalam proses berjalan program tersebut mulai dari pengucuran anggaran sampai pada proses pelaksanaan di setiap desa, makanya pemerintah harus mengarahkan lembaga-lembaga terkait untuk mengawasi,” ujarnya saat melakukan orasi di depan kantor bupati.

Massa juga meminta kepada BPMD Mubar agar setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan Inspektorat Mubar sebagai lembaga auditor daerah harus mampu melaksanakan setiap proses audit sesui bukti fisik lapangan.

“Banyak aduan yang kami temukan di masyarakat bahwa penggunaan ADD tidak tepat sasaran dan banyak ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala desa makanya perlu lembaga Inspektorat sebagi lembaga audit mampu melaksanakan fungsinya, jangan hanya duduk-duduk saja,” ujarnya lagi.

Kemudian massa juga meminta agar DPRD Mubar mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan segera membentuk pansus ADD.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Muna Barat Husein Tali mengatakan sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan para aksi, namun dirinya menyayangkan massa aksi yang tidak pernah memberikan informasi ke pemda terkait aksi yang dilakukan.

Sekda juga mengatakan tuntutan yang disuarakan massa aksi sebenarnya sudah dilaksanakan, baik itu dari pemda, BPMD maupun inspektorat.

“Sebenarnya tuntutan ini sudah dilaksanakan, terkait temuan atau dugaan itu belum pasti. Namun yang pastinya mereka bekerja sesuai aturan dan tidak mungkin melindungi orang -orang yang salah,” ucapnya. (B)

 

Reporter : Laode Pialo
Editor : Jumriati

DY ZonaSultra

View all contributions by DY ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com

ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free