ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pakar Komunikasi dari Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra), Najib Husain mengatakan program pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), lebih singkat, manarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Usai menjadi pemateri dalam acara Lokakarya dan Sosialisasi Strategi Kota Tanpa Kumuh yang diselenggarakan pemerintah kota melalui kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda) Kota Kendari di Hotel Athaya, Kamis (29/9/2016) sore, Najib mengatakan, program Kotaku adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019.
“program Kotaku yang digagas oleh pemerintah pusat, merupakan sebuah gagasan yang cemerlang dalam mewujudkan atau meningkatkan kualitas permukiman warga, menjadi tidak kumuh,” ungkapnya.
Sasaran program Kotaku adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektar melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kota Kendari Askar mengatakan berdasarkan data luas lahan pemukiman sebesar 490 hektar, terdapat 67.176 unit rumah layak huni, tetapi yang terpenuhi hanya sebanyak 56.742 unit rumah, sehingga dengan jumlah tersebut masih memliki kekurangan (Back log) sebesar 10.436 unit rumah, sementara jumlah rumah kumuh 3520 unit.
“Saat ini untuk Kota Kendari berdasarkan data kekurangan rumah ditambah dengan rumah kumuh berjumlah 13.952 unit rumah,” Kata Kepala Bappeda Kota Kendari Askar.
Dengan demikian, pihaknya merasa optimis bahwa pada tahun 2019 mendatang program Kotaku akan terwujud, jika pemerintah pusat tetap berkomitmen dalam mencanangkan program tersebut.
“Program Kotaku di Kota Kendari bisa terwujud, manakalah ada komitmen dari pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah pusat karena ini anggaranya cukup besar, yaitu lebih 500 Miliar,” tukasnya. (B)
Reporter : Hasan
Editor : Kiki
