Tampilan Desktop


Pengusulan 100 Persen Terhambat, Puluhan CPNS K2 Demo di Kantor DPRD Konut
372 Dibaca

Pengusulan 100 Persen Terhambat, Puluhan CPNS K2 Demo di Kantor DPRD Konut

UNJUK RASA CPNS K2– Ketua Komisi A DPRD Konawe Utara, Rasmin kamil saat menerima para pengunjuk rasa CPNS K2, Senin (15/2/2016). Para CPNS K2 ini menutut agar protes terhadap Pemda setempat yang belum juga menerbitkan surat tanda tamat pelatihan STTPL. (JEFRI/ZONASULTRA.COM).

 

ZONASULTRA.COM,WANGGUDU– Puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua (K2) Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang tergabung dalam Konsorsium Solidaritas Pemerintah CPNS menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD setempat, Senin (15/2/2016).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemda setempat yang belum juga menerbitkan surat tanda tamat pelatihan (STTPL) terhadap sebanyak 318 peserta CPNS K2, sebagai syarat untuk pengusulan 100 persen sebagai PNS.

Dalam aksinya itu, para CPNS tersebut mendesak Bupati Konawe Utara melalui kepala badan dikilat setempat agar segera menandatangani surat tanda tamat pelatian STTPL.

Koordinator aksi, Julban menegaskan akan memberikan jangka waktu paling lambat satu minggu kepada Kepala Badan Diklat, Raden untuk segera menyelesaikan proses penanadataganan STTPL prajabatan CPNS kategori K2.

dan apabila dalam watu tersebut bulum diselesaikan makan dirinya beserta para CPNS K2 yang berjumlah 318 peserta  namum yang hadir cuma 30,orang akan kembali datang berunjuka rasa dengakami,ssa yamg lebih besar.

“Jika kepala badan diklat tidak menyahuti permintaan kami, maka kami yang hadir di kantor DPRD ini akan kembali datang dengan jumlah yang lebih besar,” kata Julban.

Dana Rapelan

Dalam aksi tersebut, para CPNS K2 juga menuntut adanya transparansi penyaluran dana rapelan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD) kabupaten Konut.

Dalam penyalurannya, ungkap Julban, terjadi pemotongan yang cukup besar kepada setiap penerima. Padahal dalam APBD 2016 telah dianggarkan sebesar Rp.7 miliar tanpa ada potongan. Dana tersebut seharusnya dibayarkan terhitung mulai tangaal (TMT) masing-masing SK CPNS K2 kabuapten Konut. Namun faknya ada pemotongan pembayaran 1 hingga 2 bulan.

“Karena itu kami meminta kepada DPRD untuk segara memanggil(hearing) Kepala DPKAD terkait dana rapelan ini,” kata Julban.

Aksi para CPNS K2 ini diterima langsung ketua dan anggota Komisi A DPRD Konut. Ketua komisi A, Rasmin Kamil langsung merespon tunutan para CPNS tersebut dengan menghadirkan langsung kepala DPKAD dan melakukan hearing terbuka.

“Saya terima kedatangan teman-teman semua yang hadir di sini, agar supaya suasana lebih tenang dan aman juga bisa berkomunikasi dengan baik, mari kita sama-sama mengadakan hearing terbuka,” kata Rasmin Kamil.

Hingga berita ini diterbitkan, rapat denganr pendapat antara kepala DPKAD, dewan dan CPNS K2 masing berlangsung.

 

Penulis : Jefri Ibnu
Editor  : Rustam

Tagged with:
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com