ZONASULTRA.COM, LANGARA – Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di Desa Bobolio Raya, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) diduga menyalahi aturan. Pasalnya, kegiatan yang melengket di bidang pengairan dinas Pekerjaan Umum (PU) itu telah diserahterimakan dari pihak ketiga yakni kontraktor ke dinas PU atau biasa dikenal Provisional Hand Over (PHO), meski fakta di lapangan pembangunan belum mencapai 70 persen.
Hal itu diduga dilakukan agar perusahaan yang mengerjakan proyek itu tidak diblack list dan berupaya untuk menyelamatkan anggaran agar tidak putus kontrak.
Menanggapi kondisi itu, pihak DPRD Konkep mengaku, dalam waktu dekat ini akan segera melakukan peninjauan di lokasi tersebut, sebab kegiatan yang bernilai miliaran rupiah di tahun 2016 ini merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam catatan pengawasan oleh pihak mereka.
“Kami akan segera melakukan pemantauan di sejumlah titik, termasuk pembangunan irigasi di Desa Bobolio, Kecamatan Wawonii Selatan. Setelah melakukan pemantauan, kita akan memanggil dinas terkait dan perangkat untuk klarifikasi soal kegiatan tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Konkep, Abdul Rahman dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (15/01/2017).
Menurut dia, seharusnya pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait bekerja sesuai petunjuk teknis (juknis) berdasarkan regulasi yang ada, sehingga penyelenggaraan kegiatan pembangunan dapat berjalan optimal dan menjadi perhatian pihak perusahaan (pihak ketiga) untuk bekerja efektif dan efisien.
“Semua ini dikembalikan ke dinas terkait soal realisasi pembangunan, ketika hal tersebut terbukti maka sangat jelas bahwa perangkat atau tim itu tidak merujuk petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan,” tegas politisi asal PKS ini.
Sementara, salah satu tokoh pemuda di desa Bobolia, Dedi Arman (28) ketika dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, pembangunan bendungan dan irigasi di daerah mereka jelas sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
“Dengan adanya bendungan ini, mereka ingin merasakan manfaat, sebab akan memberikan orientasi ekonomi terkait pengembangan persawahan untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan ekonomi,” ungkap alumnus STAIN Kendari ini
Berkaitan dengan pembangunan bendengan itu, lanjut Dedi, pihaknya menilai ada indikasi kejanggalan. Sebab, proyek yang sudah diserahterimakan oleh pemerintah Konkep dengan hasil yang sangat memprihatinkan.
“Ada inidikasi tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Menurut kabar bahwa sudah dilakukan serah terima barang setelah dikonfirmasi ke pelaksana kegiatan, dan kegiatan tersebut disampaikan bahwa dikerjakan sampai tahap kedua,” tandasnya.
Berkaitan dengan ganti rugi lahan, sambung dia, beberapa waktu lalu telah dilakukan pembayaran sampai tahap kedua kepada pemilik lahan, dan menyusul pembayaran tahap ketiga yang sampai saat ini belum ada realisasinya.
Selain ganti rugi lahan, tambah dia, tanaman kelapa warga yang berada di sekitar galian tersebut terancam mati akibat genangan air sekitar waduk. Hal itu akibat kurangnya debit air dan sumbatan aliran sekitar pembangunan waduk tersebut.
Untuk diketahui, proyek pembangunan bendung dan jaringan di Desa Bobolio, Kecamatan Wawonii Selatan, Konkep menelan anggaran sebesar 2.970.500.000,- yang dimulai pada tanggal 21 juli 2016. Proyek tersebur bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan nomor kontrak 3.04/DPU-SDA/VII/2016 yang dikerjakan oleh PT. Berkah Sultra Abadi. (C)
Reporter : Arjab Karim
Editor : Kiki
