ZONASULTRA.COM, LANGARA – Perambahan hutan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra), masih marak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya dampak buruk dan kerusakan lingkungan, hingga menuai respon pemerintah dalam hal ini dinas pertanian dan kehutanan setempat.
Untuk pengamanan hutan tersebut, telah tertuang dalam keputusan Bupati Konkep nomor 09 tahun 2015. Hal itupun menjadi salah satu dasar dinas pertanian dan kehutanan di daerah itu untuk melakukan langkah-langkah strategis dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian sektor (Polsek) dan polisi perairan serta TNI.
“Kita sudah bentuk tim terpadu buat persiapan pengamanan kawasan hutan, personil akan melibatkan instansi terkait termasuk pihak Kepolisian dan TNI,” terang kepala dinas pertanian dan kehutanan Konkep Juhuri ketika disambangi ZonaSultra.com, Jumat (09/07/2015).
Setelah Ramadhan nanti, menurutnya tim tersebut akan memantau sejumlah titik rawan. Disamping itu, pihaknya juga terus melakukan sosialiasi ke masyarakat mengenai dampak dari perambahan hutan itu sendiri.
“Setelah lebaran, tim sudah akan mulai beroperasi. Jika ada temuan di lapangan, barang bukti akan kita sita dan oknum akan ditindaklanjut sesuai prosedur,” tegasnya.
Diakuinya, penataan hutan di daerah otonomi baru itu memang banyak tantangan dan kendala. Akan tetapi hal tersebut butuh kepiawaian serta strategi agar program untuk penyelamatan hutan itu tidak menjadi sia-sia.
