Tampilan Desktop


Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014
337 Dibaca

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Oleh : Dra. Ek. Hj. ASNI BONEA

( SEKRETARIS DPRD KOTA KENDARI )


Perkembangan Kota Kendari yang cukup pesat ternyata telah menimbulkan berbagai dampak dalam pelaksanaan tata kehidupan dan aktifitas sehari-hari masyarakat sehingga berdampak terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Perda. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari perkembangan Kota Kendari, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Selain itu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  Kendari Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Berangkat dari pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kota Kendari mengajukan Raperda, yang kemudian bersama – sama dengan DPRD Kota Kendari membentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini sebagai berikut :

Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau
Pada ketentuan ini diatur beberapa point yang meliputi :
1. Pemerintah Kota melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur waktu pengoperasian
2. Pemerintah Kota dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
3. Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
4. Setiap orang atau badan dilarang :
a.  Mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b.  Memperbaiki jalan, mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.
c.  Mengubah / mengalihkan fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
d.  Membuang sampah dan menumpuk barang bekas di taman, fasilitas umum dan teluk kendari.
e.  Menebang, memotong, mencabut, merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
f.   Merusak fasilitas umum pemerintah
g.  Membangun portal permanen (gundukan) di jalan.
h.  Mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa izin.

TERTIB LINGKUNGAN
Pada ketentuan ini diatur beberapa point yang meliputi :
1. Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
2. Pemerintah Kota dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat – tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
3. Setiap orang yang berkunjung di rumah kost/rumah susun atau dengan tujuan bertamu  lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus RT setempat.
4. Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus RT setempat secara periodik.
5. Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus RT setempat secara periodik.
6. Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.
7. Setiap orang atau badan dilarang :
a. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, dan bendungan.
b. membunuh, menembak, merusak dan memperdagangkan hewan yang dilindungi.
c. melepas dan/atau membiarkan anjing, kambing, sapi, kerbau, dan kuda peliharaannya berkeliaran di jalan dan ditempat umum.

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR
1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
2. Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
3. Setiap orang / badan dilarang :
a. membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas sungai, bantaran sungai, danau, dan bendungan.
b. membuang limbah padat dan cair di sungai dan Teluk Kendari.

TERTIB PENGHUNI BANGUNAN
1. Setiap pemilik rumah, bangunan, gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu.

2. Mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
a. menanam pohon / tanaman pelindung / produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup di halaman dan pekarangan bangunan;
b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
f.  memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan (khusus yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus).

TERTIB TUNA WISMA, TUNA SOSIAL
1. Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
a. tuna wisma dan tuna susila, yang membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
b. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

2. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN
1. Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

2. Setiap orang atau badan dilarang :
a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT
1. Setiap orang atau badan dilarang :
a. menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya, kecuali telah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
b. membuang benda – benda dan / atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.
c. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

2. Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
Dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum, maka setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. pencabutan izin, yang dilaksanakan dengan cara pemberian teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga;
b. denda administrasi, yang harus dibayar ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
c. sanksi paksaan pemerintah, berupa penutupan sementara, penyegelan atau pembongkaran

Selain Sanksi Administrasi, maka setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Perda ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.

 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com