ZONASULTRA.COM, BURANGA – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyatakan masih kekurangan personil yang bertugas dalam pengawasan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah itu.
Ketua Panwaslu Butur, Hazamuddin mengatakan, dalam menjalankan tugas pihaknya mempunyai keterbatasan, salah satunya personil. Oleh karena itu, dia berharap masyarakat aktif juga dalam fungsi kontrol itu. Bila mendapati PNS ikut dalam kegiatan politik, agar segera melapor tentu dengan melampirkan bukti seperti foto ataupun rekaman.
Dalam kesempatan itu, Hazamuddin juga memberi peringatan (warning) seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Butur agar sama sekali tidak terlibat dalam politik praktis.
“Saya ingatkan, jangan pernah untuk mencoba-coba untuk terlibat dalam politik praktis. Kami akan melakukan kewenangan yang telah diberikan untuk memproses para PNS yang melanggar aturan yang sudah ditentukan,” tegasnya ditemui Selasa (11/8/2015).
Dijelaskannya, dalam UU ASN, serta peraturan pemerintah, surat edaran KemenPAN yang ditindak lanjuti dengan surat edaran Pj Bupati Butur, sangat jelas kalau PNS tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan politik, apapun bentuknya. Apalagi, kata dia, sampai memobilisasi dan mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon.
“Aturan saat ini sangat jelas, makanya di sini lebih tajam, prosesnya kalau kita temukan dan terbukti, maka kami akan mengeluarkan rekomendasi ke pihak komisi disipilin ASN, mendagri dan bupati,” jelasnya.
La Eci panggilan akrab Hazamuddin mengungkapkan, pihaknya akan menjalankan tugas secara profesional, siapapun yang ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat pasti akan diproses. Buktinya, sudah melakukan pemeriksaan kepada ke enam PNS yang ditemukan langsung diduga terlibat dalam politik praktis, dan hasilnya tinggal diplenokan.
“Setelah tahapan penetapan paslon fungsi kontrol dan pengawasan akan lebih ditingkatkan lagi, makanya sekali lagi saya ingatkan kepada para PNS di Butur untuk tidak bermain-main dengan politik,” imbaunya.
Sementara itu, Ketua LSM LIRA Mazlin sangat mengapresiasi kinerja Panwas Butur yang telah melakukan pemeriksaan kepada enam PNS yang diduga terlibat politik praktis. Menurutnya, hal itu merupakan peringatan awal atau soft terapi bagi semua PNS di Butur.
“Ini peringatan bagi seluruh PNS yang mencoba-coba, sehingga ke depannya bagi semua elemen masyarakat termaksud semua tim paslon untuk saling menjaga dan mengawasi adanya keterlibatan PNS ini,” ungkapnya.
