Tampilan Desktop


Pidana 3 Tahun Menanti PPS Pemalsu Dukungan Calon Perseorangan
21 Dibaca

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Memastikan kebenaran keabsahan dukungan calon perseorangan atau non partai dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, panitia pengawas (Panwas) melalui panwas kecamatan dan pengawas pemilihan lapangan (PPL) akan melakukan audit terhadap proses verifikasi faktual dukungan yang sudah dilakukan oleh KPU melalui Panitia Pemungutan Suara (PSS).

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu mengatakan, data hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS, baik yang dinyatakan benar ataupun yang dicoret oleh PPS akan diaudit ulang oleh panwas untuk memastikan pencoretan sudah benar atau tidak.

“Sistem audit yang dimaksud yakni mengecek kembali kebenaran data tersebut kepada pemberi dukungan. Kalau ada masalah seperti masalah administrasi akan direkomendasikan ke KPU untuk dikoreksi atau diperbaiki,” kata Hamiruddin dihubungi Zonasultra.com di Batam, Kamis (2/7/2015).

Lanjut dia, bila ada dugaan pemalsuan dukungan yang disetujui atau disengaja oleh PPS sebagai dukungan yang benar maka PPS-nya akan diproses secara pidana dan dilaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai pelanggaran kode etik.

Menurut Hamiruddin sanksi pidana terkait dukungan pemalsuan dokumen cukup berat, yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 72 bulan serta denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak 72 juta. Olehnya PPS diminta professional dalam menjalankan tugasnya.

“Kita berharap KPU memberikan pemahaman tersebut kepada perangkat mereka di bawah. Sehingga PPS tidak terjerumus pada masalah hukum,” ujarnya.

 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277 redaksizonasultra@gmail.com Marketing: marketingzonasultra@gmail.com