ZONASULTRA.COM, KENDARI – Salah satu visi dari Muhajir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI yang baru adalah meniadakan program sertifikasi bagi guru, baik PNS maupun bukan PNS karena dianggap membuang-buang uang negara.
Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi para tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari pun meminta para guru yang ada di ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara itu untuk tidak terprovokasi dengan kabar penghapusan sertifikasi.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pendataan Pendidikan Dikbud Kendari, Amran mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat pengumuman resmi dari pusat.
“Kepada guru-guru yang ada di Kota Kendari saya harap tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya, dan juga belum didukung dengan regulasi yang ada,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Senin (1/8/2016).
Menurut dia, hal tersebut bisa saja berdampak pada pola pikir seorang guru dalam menjalankan tugasnya baik sebagai seorang guru profesional, maupun sebagai tenaga pendidik yang bersentuhan langsung dengan peserta didik.
Amran juga menambahkan, apabila resonansi financial yang rencana akan diberlakukan mulai Agustus ini sebagai pengganti program sertifikasi benar adanya, harusnya sudah ada pemberitahuan saat ini dari pemerintah pusat.
“Saya dengar pemberlakuannya mulai Agustus, tapi sampai hari ini tidak ada pemberitahuan resmi terkait isu tersebut. Harusnya kalau memang benar, pemberitahuan harus sudah ada sejak jauh-jauh hari sebelumnya, karena tentunya akan banyak perubahan apabila isu ini memang benar adanya,” kata dia.
Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan pergantian menteri di Kabinet Kerja. Salah satu posisi yang mengalami pergantian adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang digantikan oleh Muhajir Effendy. (B)
Reporter : Sri Rahayu
Editor : Jumriati
