Tampilan Desktop


Raih WTP, BPK Temukan Tujuh Masalah Pengelolaan Keuangan di Konawe
174 Dibaca

Kepala Badan Bemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) Widyatmantoro bersama Bupati Konawe Kery Syaiful Konggoasa dan Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara di Kantor BPK Sultra, Kamis (28/7/2016). Konawe mendapat predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. (Foto : Humas BPK for ZONASULTRA.COM)

Keuangan Konawe : Kepala Badan Bemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) Widyatmantoro bersama Bupati Konawe Kery Syaiful Konggoasa dan Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara di Kantor BPK Sultra, Kamis (28/7/2016). Konawe mendapat predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. (Foto : Humas BPK for ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kabupaten Konawe di bawah kepemimpinan Bupati Kery Syaiful Konggoasa, berhasil meraih predikat Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian prestasi WTP itu bukan berarti bersih dari masalah.

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widyatmantoro mengatakan, LHP keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 masih ditemukan sejumlah permasalahan dan pemda harus menindaklanjuti

Masalah pertama adalah pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Belum Tertib. Masalah kedua, yakni aplikasi v-tax (apilkasi pengelolaan pajak daerah) belum mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten konawe.

“Masalah ketiga adalah penatausahaan dan pelaporan persediaan belum tertib. Selanjutnya masalah keempat yakni pemerintah konawe belum memiliki sistem dan prosedur pelaporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” kata Widyatmantoro usai memberikan LHP WTP kepada Bupati Kery di Kantor BPK Sultra, Kamis (28/7/2016).

Masalah kelima pengelolaan keuangan di Konawe yaitu implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum optimal. Masalah keenam, realisasi belanja jasa konsultansi belum sesuai ketentuan. Terkahir masalah ketuju yakni proses pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung belum sesuai ketentuan.

Menanggapi hal itu, Kery menyatakan akan segera memperbaiki catatan – catatan permasalahan tersebut. Predikat WTP tersebut merupakan prestasi tertinggi dalam hal laporan keuangan olehnya harus dipertahankan.

“Yah sekarang kita harus diskusi terus dengan setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan melihat sesuatu yang salah maka harus disesuaikan dengan aturan. Saya kira kuncinya adalah pengawasan,” ujar Kery. (B)

Reporter : Muhammad Taslim
Editor     : Kiki

JN ZonaSultra

View all contributions by JN ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com