ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Rapat kerja teknis (Rakernis) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) diwarnai aksi protes dari para kepala desa. Pasalnya, pada pembahasan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penggunaan biaya operasional (BOP), honor dan intensif dinilai sangat sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Desa Motaha, Kecamatan Anggata Irman mengatakan, pada tahun 2015, pihaknya mendapatkan BOP sebanyak Rp 13 juta, sementara tahun ini hanya mendapatkan Rp 7 juta saja.
Menurutnya, anggaran itu terbilang sedikit dan tidak akan mencukupi untuk membiayai kegiatan lainnya seperti perjalanan dinas ke kabupaten yang minimal dalam setahun ada 12 kali perjalanan dengan anggaran Rp 180 ribu setiap kali perjalanan.
“Terlalu sedikit. Seandainya tidak berubah seperti tahun 2015 tidak menjadi soal. Paling biaya alat tulis kantor (ATK) saja yang habis. Kegiatan lain tidak akan terlaksana,” kata Irman, Selasa (16/2 2016).
Kekecewaan juga diungkapkan Kepala Desa Akuni Kecamatan Tinanggea, Madam. Menurut dia, honor aparat desa pun diturunkan dari Rp 400 ribu per bulan menjadi Rp 225 ribu. Padahal, kata dia, wilayah desanya terbilang luas dan memiliki jumlah penduduk yang banyak.
“Malasmi orang berkantor, padahal 2016 aparat disuruh rajin berkantor dengan harapan ada bayangan honor mereka akan dinaikkan,” kesalnya.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Jumriati
