Rakor Bakohumas, Kominfo : Kepala Daerah Harus Miliki Account Media Sosial

70

Menurut Ismalin Cawidu, kemajuan teknologi dan era digital yang semakin canggih akan memudahkan kepada siapa saja untuk memperoleh dan menyebarkan informasi melalui sejumlah media sosial yang saat in

Menurut Ismalin Cawidu, kemajuan teknologi dan era digital yang semakin canggih akan memudahkan kepada siapa saja untuk memperoleh dan menyebarkan informasi melalui sejumlah media sosial yang saat ini sedang trand digunakan oleh puluhan jutaan kalangan masyarakat Indonesia.
“Ini menjawab era media sosial, citizen dan nitizen yang terus berkembang saat ini,” kata Ismail Cawidu. 
Hubungan masyarakat (humas) dalam lembaga pemerintahan merupakan corong informasi yang baik bagi masyarakat. Humas dituntut harus mampu menciptakan suatu kondisi informasi yang kondusif sehingga masyarakat betul-betul merasa terlibat dalam setiap urusan pemerintahan.     
Kegiatan Rakor Bakohumas yang diselenggarakan Humas dan PDE Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kehumasanKegiatan itu diikuti sejumlah humas dari berbagai instansi pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, BUMN, instansi vertikal dan TNI/Polri se-Sultra.
Gubernur Sultra Nur Alam dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten III Administrasi Umum dan Pemerintahan Pemprov Sultra, Saimu Alwi menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya  bakohumas sangat penting dan strategis sebagai suatu wadah untuk meyampaikan kinerja pemerintah kepada publik.
“Terbentuknya forum komunikasi humas di Sultra dalam wadah bakohumas bisa menjadikan humas lebih terdepan sebagai corong sosialisasi kegiatan pembangunan dan pemerintahan,” kata Nur Alam dalam sambutan tertulisnya itu.
Sementara itu Kepala Biro Humas dan PDE Pemprov Sultra Kusnadi mengatakan, dengan adanya bakohumas pihaknya berharap kesenjangan informasi antara instansi pemerintah, BUMN, TNI/Polri dengan masyarakat dapat diatasi.
“Humas-humas dari semua instansi pemerintah,  baik pemprov maupun kabupaten/kota, BUMN, instansi vertikal dan TNI/Polri tidak ada lagi yang berjalan sendiri-sendiri, tapi saling bersinergis untuk mewujudkan pemerataan informasi kepada semua lapisan masyarakat sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Kusnadi. (**Jumriati/Mas’ud)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini