Tampilan Desktop



Rambah Kawasan Hutan, Pemda Konut Didesak Cabut Izin PT DJL
80 Dibaca

(BACA JUGA : Polres Konawe Tetapkan Pimpro PT. DJL Tersangka Perambahan Hutan Lindung di Konut)

Melalui surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi zonasultra.com, Selasa (13/1/2015), Ketua Lempeta Ashari mengatakan dengan adanya pelanggaran perambahan kawasan hutan oleh PT. DJL, maka pengolahan dan pengangkutan minyak sawit (CPO) yang dilakukan perusahaan tersebut secara otomatis dinilai illegal. Menurutnya, diareal izin perkebunan sawit yang terletak di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima sampai saat ini masih berstatus kawasan hutan lindung. Hal itu berdasarkan peta SK 465 Kemenhut RI.

“Sebelumnya tanggal 1 Maret tahun 2006 lalu,  PT DJL mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan ke Mentri Kehutanan. Tetapi ditolak oleh Menteri Kehutanan dengan nomor: S.369/Menhut-VII/2007,” ungkapnya.

Ironinya, kata Ashari,  kegiatan perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT DJL sejak tahun 2005 hingga sampai saat ini msih beroperasi bahkan sudah mendirikan pabrik yang disinyalir juga tak mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Olehnya itu kami mendesak Pemerintah Daerah Konawe Utara untuk segera menghentikan aktifitas kegiatan PT DJL dan bila perlu mencabut izin perusahaan tersebut karena telah merugikan masyarakat dan daerah,” tegasnya.

Ashari juga sangat mengapresiasi penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polres Konawe terhadap mantan pimpinan proyek (Pimpro) PT. DJL berinisial JS beserta seorang mantan kepala desa Polora Indah, SM dan kepala desa aktif Polo-Polora, ED, kecamatan Langgikima, Kabupaten Konut, Sulawesi Tenggara (Sultra). (BACA JUGA : Polres Konawe Tetapkan Pimpro PT. DJL Tersangka Perambahan Hutan Lindung di Konut)

Ia meminta penyidik Polres Konawe untuk terus mengembangkan kasus tersebut hingga tuntas. Ia mensinyalir ada sejumlah pihak yang turut andil dalam perambahan kawasan hutan di lingkungan pemerintahan desa hingga ke kecamatan. Apalagi perambahan kawasan hutan tak hanya di kecamatan Langgikima dan juga di kecamatan Wiwirano.

“Kami berharap penyidik Polres Konawe dalam pengusutan kasus PT. DJL terus dikembangkan penyidikannya sampai pada akar permasalahan. Tak ada asap jika tak ada api. Karena ketiga tersangka yang ditetapkan tidak terlepas dari jalur koordinasi dari pimpinan tertinggi diatasnya,” kata Ashari.

Menurut Ashari, mantan kepala desa Polora Indah SM dan kepala desa aktif Polo-Polora, ED ditetapkan sebagai tersangka karena keterlibatannya menerbitkan Surat Keteragan Tanah (SKT), tidak terlepas peran camat selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saat itu. Begitu pun penetapan mantan pimpinan proyek (Pimpro) PT DJL, JS sebagai tersangka tidak terlepas dari jalur koordinasi dan kebijakan yang diperintahkan direktur PT DJL. (BACA JUGA : Terbitkan 101 Surat Keterangan Tanah, Mantan Kades di Konut Akhirnya Ditahan)

“Perlu pemanggilan terhadap mantan camat yang menjabat era 2005 termasuk direktur PT DJL, karena mereka juga harus ikut bertanggungjawab,” pintanya.(Saban)

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0822 9264 2997

0853 4040 4947

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com

ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free