Tampilan Desktop


Ratusan Pedagang Pasar Basah Mandonga Datangi DPRD Kendari Tolak Kenaikan Tarif Kios
129 Dibaca

dprd_dilecehkn


HEARING PEDAGANG– DPRD Kota Kendari merasa dilecehkan oleh Dirut PT Kurnia karena sudah berulang kali diundang untuk menghadiri hearing tidak pernah hadir. Tampak proses hearing antara pedagang pasar basah mandonga dengan PT Kurnia, Pemerintah Kota Kendari serta DPRD Kota Kendari, Kamis (31/3/2016). M.RASMAN SAPUTRA/ZONASULTRA.COM

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI- Ratusan pedagang pasar basah Mandonga kembali mendatangi kantor sekretariat DPRD Kota Kendari, Kamis (31/3/2016). Kedatangan para pedagang ini adalah yang kesekian kalinya, setelah sebelumnya juga pernah mendatangi dewan menyuarakan aspirasinya agar pihak pengelola pasar PT Kurnia tidak menaikkan tarif secara sepihak.

Kedatangan pedagang ini karena Dirut PT. Kurnia, Lilis yang sudah berkali-kali diundang untuk menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) persoalan di pasar basah Mandonga di DPRD Kota Kendari, tak kunjung hadir. Hal ini pun membuat para legislator ibukota Sulawesi Tenggara ini merasa dilecehkan oleh Dirut PT Kurnia.

Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Husain Machmud dalam hearing dengan PT Kurnia bersama ratusan pedagang pasar basah Mandonga mengatakan, persoalan di pasar basah Mandonga ini sudah lama berlarut-larut. Tetapi Dirut PT Kurnia, Lilis sama sekali tidak pernah mengindahkan undangan dari DPRD kota Kendari.

Jadi dalam hearing selanjutnya terkait persoalan kenaikan sewa kios dan tarif listrik di pasar basah Mandonga harus dihadiri oleh Lilis. Sebab yang dapat memutuskan persolan ini adalah Lilis sebagai pemilik pasar, sementara pelaksana yang mengelola pasar hanyalah perpanjangan tangannya dan tidak bisa memutusakan sesuatu yang final.

“Dirut PT Kurnia ini sudah melecehkan lembaga ini, jadi kami akan bertindak tegas, jika sekali lagi kami mengundang Lills tidak hadir maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada kami akan memanggil paksa Lilis,” jelasnya, di aula DPRD Kota Kendari.

Sementara itu perwakilan salah seorang pedagang pasar basah Mandonga, Heri mengungkapkan, persoalan di pasar basah Mandonga ini sudah sangat parah. Pihak pengelola dalam menaikkan tarif sewa kios maupun tarif listrik terkesan semena-mena dan tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak pedagang.

Terlebih lagi, pihak PT Kurnia juga telah melanggar MoU dengan pemerintah kota Kendari, dimana lahan parkir yang seharusnya digunakan untuk parkir, oleh pihak PT Kurnia menyewakan lahan parkir tersebut untuk dijadikan kios.

Sementara itu, sekretaris Dinas Pendapatan Kota Kendari Abdul Jamil mengungkapkan, dalam kontrak kerja antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT Kurnia lahan parkir pengelolaanya diserahkan ke pihak pertama dalam hal ini pemerintah kota Kendari. Adapun kewenangan dari PT Kurnia hanyalah sebatas bangunan pasar untuk dikelola dan disewakan kepada pedagang.

“Jadi kalau kita melihat dari konteks kontrak yang ada sudah pasti lahan parkir yang dijadikan kios sudah melanggar perjanjian dan harus dibongkar serta dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai parkiran,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, pelaksana Direktur PT Kurnia, Decky Rasyid menerangkan, pihaknya menaikkan tarif karena mengacu pada hitung-hitungan akutansi modal yang dikeluarkan oleh PT kurnia sebesar Rp 22 Milliar untuk membangun pasar basah Mandonga tidak bisa kembali dengan waktu tersisa 7 tahun lagi.

Jadi pihaknya menilai, dengan menaikkan tarif tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan modal yang telah diinvestasikan perusahaanya dalam membangun pasar basah Mandonga.

Menyimpulkan seluruh masukkan peserta hearing, Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Subhan menyimpulkan, DPRD merekomendasikan agar sewa kios di pasar basah mandonga tidak dinaikkan sampai adanya perbaikan pelayanan di pasar tersebut. Adapun untuk tarif listrik, DPRD merekomendasikan agar iuran listrik yang dibayarkan pedagang haruslah mengacu dari kwitansi resmi yang dikeluarkan oleh PLN.

Selain itu juga, jika hasil dari tindak lanjut kinerja DPRD Kota Kendari nantinya mendapatkan atau menemukan pelanggaran dalam perjanjian antara PT Kurnia dan Pemerintah Kota Kendari, maka pihaknya akan merekomendasikan pemutusan kontrak kerjasama tersebut.

 

Penulis : M Rasman Saputra
Editor  : Rustam

JN ZonaSultra

View all contributions by JN ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com