Tampilan Desktop

Rekruitmen CPNS 2017 Belum Jelas, DPRD Mubar Konsultasi ke MenPAN-RB
448 Dibaca

ZONASULTRA.COM, LAWORO – Sebagai daerah otonomi baru (DOB), Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini masih kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini PNS yang tercatat di Mubar ada 1.700 orang, masih sangat jauh jika dibandingkan jumlah PNS yang harus dimiliki DOB yakni 3.000 PNS.

Ini Poin Keputusan Terkait Nasib CPNS K2 Konut

Ilustrasi

Meski Mubar masih sangat membutuhkan PNS, namun penerimaan CPNS di daerah pemekaran Kabupaten Muna ini hingga saat ini belum juga ada kejelasan.

Ketua Komisi I DPRD Muna Barat Munawir Dio mengatakan, DPRD saat ini tengah konsultasi ke MenPAN-RB soal kejelasan penerimaan CPNS di Muna Barat. Kata Munawir, dirinya melakukan konsultasi di MenPAN-RB bersama Ketua DPRD Mubar La Ode Koso, Purwanto, dan La Ode Amin.

“Nah inilah yang menginisiatif DPRD untuk melakukan koordinasi di MenPAN. Masalah berita-berita soal penerimaan itu yang harus kita pastikan agar semuanya jelas dan tuntas,” ungkap politisi Demokrat ini melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (25/11/2016).

Ketua Komisi I ini memastikan untuk 2016 tidak ada penerimaan CPNS. Sementara untuk 2017 belum ada kejelasan.

“Khusus untuk CPNSD tahun 2016 itu sudah hampir pasti tidak ada karena itu kebijakan nasional. Demikian pula untuk tahun 2017 juga itu belum ada kepastian,” ujarnya.

Meski demikian, kata Munawir, ada sebuah kebijakan dari MenPAN-RB kalau penerimaan CPNS tahun 2017 tergantung seberapa besar kerja-kerja pemerintah daerah dalam menuntaskan Anjab dan Ampeg sehingga muncul kuota sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

“Nah ini yang harus dikaji dan dipikirkan oleh pemerintah agar kejelasan penerimaan CPNS sesuai kuota jelas,” kata dia.

Begitu pula dengan nasib bidan PTT yang sampai sekarang masih belum jelas statusnya. “Nasib bidan PTT yang yang kemarin dibuka formasinya. Sampai hari ini belum ada kejelasan ternyata setelah kita konsultasi ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang formasi pengumuan kelolosan bidan PTT,” jelasnya.

Ketidakjelasan nasib bidan PTT ini karena saat pendafataran ada polemik soal usia 35 ke atas. Sementara dalam UU ASN Nomor 5 tahun 2014 dalam salah satu pasal mengatakan bahwa yang mengatur batas usia CPNS yaitu 35 tahun. Sehingga untuk mengakomodir bidan PTT yang telah berusia 35 tahun kata Munawir akan menunggu PP yang saat ini masih dalam proses penggodokan. (B)

 

Reporter: Laode Pialo
Editor: Jumriati

JN ZonaSultra

View all contributions by JN ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com