DEMO – Ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI ) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar unjukrasa di depan kantor Sekretariat DPRD Sultra, Kamis (18/5/2017). Massa meminta kepada pemerintah agar bisa memperhatikan hak-hak mereka dengan gaji yang layak. (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat DPRD Sultra, Kamis (18/5/2017) siang. Massa menuntut apa yang disampaikan di depan dewan bisa diakomodir sampai ke pemerintah pusat.
Pantauan awak Zonasultra.com, massa didominasi dari tenaga perawat yang diketahui masih tenaga kontrak dan honorer perwakilan dari 17 kabupaten/kota di Sultra. Ribuan perawat ini bergerak dari GOR Gelanggang Bahteramas menuju depan gedung Sekretariat DPRD Sultra sambil berorasi dan membawa spanduk yang bertulisakan pesan-pesan moral dengan berharap hak-hak perawat harus diperhatikan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPNI Sultra Heryanto, dalam orasinya mengatakan, pemerintah harus membuat regulasi terhadap perawat yang masih honor dan sukarela terkait dengan hak-haknya yang sampai saat ini tidak terpenuhi, dimana tenaga honor tiap bulan tidak sesuai dengan upah standar minimum dan upah minimum provinsi (UMP). Kata dia, perawat dan tenaga sukarela masih mendapatkan gaji yang jumlahnya sangat minim.
“Perawat di Sultra ini sangat memprihatinkan, jangan kita biarkan hal ini terjadi dengan tenaga perawat di Sultra. Padahal setiap hari mereka yang aktif bekerja di rumah sakit maupun di Puskesmas. Kami minta kepada pemerintah agar bisa memperhatikan hak-hak mereka dengan gaji yang layak,” kata Heryanto di depan kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sultra.
Heryanto mengungkapkan, merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 pasal 88 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia. Tetapi saat ini pemerintah tidak menjalankan amanah UU tersebut, sehingga perawat honorer tidak memenuhi penghidupan yang layak.
“Maka dari itu kami dari PPNI Sultra hadir di gedung dewan ini, mendesak kepada pemerintah agar kiranya merealisasikan tuntutan kami yakni menolak upah perawat di bawah standar UMP, serta stop diskriminasi terhadap perawat,” ungkapnya.
Selain itu, ribuan perawat ini juga meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk mengangkat perawat honorer jadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa syarat serta menghapuskan sistem tenaga kerja sukarela dari instansi pemerintah maupun swasta. Mereka juga menuntut revisi UU ASN yang memihak pada perawat honorer serta meminta pihak pemprov segera bentuk konsil keperawatan sesuai amanah UU Keperawatan.
Sampai berita ini dinaikan ribuan perawat ini terus berorasi di depan Kantor DPRD Sultra, sambil menunggu anggota dewan datang menemui meraka. (A)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor: Jumriati
